Headline, Perbankan

Cara Bank Indonesia Melakukan Pengawasan Bank

Meski tindak pengawasan sudah berlapis, tapi itu bukan berarti menjamin bakal tidak ada bank bermasalah. Tetap terbuka adanya kemungkinan bank bermasalah yang dipicu oleh berbagai sebab.

 

Dalam melakukan tugas pengawasan, pengawas bank lazim mempraktikan dua pendekatan ini. Pertama, pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan ini dilakukan pengawas bank dengan meneliti dan menganalisis laporan-laporan berkala bank kepada BI.

 

Hal yang lazim diteliti adalah indikator-indikator seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, tingkat keuntungan, pendanaan dan risiko pasar atau lazim dikenal dengan analisis CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity serta sensitivitas terhadap risiko pasar).

 

Selain laporan berkala, pengawas juga bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

 

Kedua, pengawasan langsung (on-site supervision). Pengawasan ini mengedepankan pemeriksaan langsung lapangan di bank yang diawasi. Dalam keadaan normal, pengawasan langsung dilakukan minimal setahun sekali.

 

Hal yang dilakukan adalah mengecek atau verifikasi serta melakukan pendalaman terhadap potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan tidak langsung. Dari hasil analisa data dan pengecekan langsung di lapangan akan diperoleh profil risiko suatu bank.

 

Bila tidak ditemukan persoalan berarti, bank tersebut masuk dalam status pengawasan normal. Sedangkan ditemukan masalah seperti tingkat ambang batas kredit macet sudah menembus angka 5% atau melewati batas kepatuhan lainnya, maka bank tersebut masuk dalam pengawasan intensif.

 

Bila kondisi bank mengalami masalah baik dari sisi likuiditas maupun tergerus modalnya, status bank dapat ditingkatkan menjadi pengawasan khusus.

 

Selain itu, dalam sebuah sistem pengawasan bank yang terpadu, pengawasan dari eksternal bank juga dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kelaziman yang dilakukan KAP adalah memeriksa untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan bank yang diperiksa (auditee).

 

Hal yang diaudit adalah jangan sampai laporan keuangan bank salah saji material. KAP juga dapat melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan internal control bank.

 

Tidak jarang, audit KAP juga bisa menemukan adanya praktik kecurangan (fraud) di bank. Sedangkan bagi bank yang sudah masuk lantai bursa (go public) wajib hukumnya menyampaikan laporan ke Bapepam-Lembaga Keuangan/LK. Pihak Bapepam-LK juga melakukanpengawasan terhadap emiten bank terutama dalam kaitan paparan keterbukaan kepada publik.

 

Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan oleh masyarakat. BI meminta bank untuk menyampaikan laporan tahunan kepada masyarakat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen ataupun lembaga lainnya.

 

Bukan tanpa alasan bahwa laporan keuangan bank juga harus diumumkan melalui media massa secara berkala. Masyarakat yang melek bank, akan menyambut baik kesempatan ini. Dengan terbukanya kondisi keuangan bank, maka masyarakat juga akan bisa bersikap kritis kepada manajemen bank mengenai kualitas pengelolaan dana titipan masyarakat.

 

Disamping pengawasan eksternal, pengawasan bank juga dilakukan oleh internal bank. Inilah yang sejatinya dinamakan sebagai garda depan pengawasan.

 

Di internal bank ada fungsi internal control dan satuan kerja internal audit. Lapisan pengawasan ini semakin diperkuat dengan adanya dua pos jabatan Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen. Kedua figur inilah yang diharapkan menjadi mitra kerja Pengawas Bank dalam menjalankan tugas.

 

Bagaimanakah jalannya pengawasan internal bank? 

 

Setidaknya ada tiga tingkatan tugas yang dilakukan. Pertama, level eksekusi dan transaksi. Kedua, level kontrol dan verifikasi. Ketiga, level kebijakan dan prosedur.

 

Pada level pertama, seorang internal kontrol bank akan melakukan pengendalian melalui prosedur kerja yang dirancang sedemikian rupa sehingga terbangun mekanisme check and balance.

 

Dengan mekanisme baku yang telah ditetapkan ini diharapkan akan mampu meminimalkan peluang terjadinya kesalahan (error) atau fraud yang dilakukan pihak-pihak di internal bank.

 

Sedangkan pada level kedua, yakni kontrol dan verifikasi, auditor internal bank akan membantu direksi dalam pengawasan terhadap keuangan, akutansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui mekanisme pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

 

Pada poin ini, peran audit internal lebih pada pengecekan atas transaksi yang sudah berlangsung. Sementara pada level ketiga, pengawasan internal bank dijalankan oleh direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris (independen).

 

Tugas Direktur Kepatuhan inilah yang memastikan bahwa semua pelaksanaan kebijakan, aturan dan ketentuan telah dipenuhi oleh manajemen. Direktur ini yang melaporkan secara berkala akan berbagai temuan yang dilakukan di bank itu ke BI.

 

Sedangkan, Komisaris Independen tentu saja memiliki tugas yang lebih strategis melalui penyusunan strategi bisnis dan kebijakan bank yang selalu harus berada dalam jalur kehati-hatian dan tidak melanggar ketentuan.

 

Dengan adanya pengawasan bank secara berlapis seperti dilukiskan di atas, diharapkan bank-bank pun tetap memutar roda bisnis mereka dalam koridor sebagaimana diatur UU.

 

Meski tindak pengawasan sudah berlapis, tapi itu bukan berarti menjamin bakal tidak ada bank bermasalah. Tetap terbuka adanya kemungkinan bank bermasalah yang dipicu oleh berbagai sebab.

 

Bisa karena persoalan internal atau juga persoalan eksternal. Dan bila ada bank bermasalah, itu tidaklah sepenuhnya kesalahan pengawasan bank. (*)
 

 

* Tulisan ini disarikan dari buku berjudul "Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank," yang diterbitkan Bank Indonesia, pada 27 Januari 2009, di Jakarta. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *