Analisis, Headline

Menyoal Satuan Kerja Audit Intern Bank

SKAI juga wajib menyampaikan laporan kepada BI. Namun, karena posisi SKAI yang berada di bawah direksi, tentunya SKAI akan menemui kesulitan dalam melaksanakan fungsinya jika kecurangan dilakukan direksi. Viraguna Bagoes Oka

 

Untuk mendukung terciptanya sistem pengendalian intern bank yang baik, Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menugaskan salah satu direksinya sebagai direktur kepatuhan dengan tugas utamanya memantau dan menjaga agar kegiatan bank tidak menyimpang dari ketentuan (ex ante).

 

Dalam menjalankan tugasnya, direktur kepatuhan wajib patuh kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bukan “patuh” kepada direktur utama, dewan komisaris atau pemegang saham.

 

BI juga mewajibkan bank memiliki satuan kerja audit intern (SKAI), yang bertugas membantu direksi dan komisaris mengawasi keuangan, akuntansi, operasional bank, dan kegiatan lain melalui kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan secara tidak langsung terhadap kegiatan yang telah dilakukan (ex post).

 

SKAI juga wajib menyampaikan laporan kepada BI. Namun, karena posisi SKAI yang berada di bawah direksi, tentunya SKAI akan menemui kesulitan dalam melaksanakan fungsinya jika kecurangan dilakukan direksi.

 

Untuk mengatasinya, dewan komisaris menjadi benteng terakhir untuk menjamin bahwa kebijakan manajemen telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan penegakan asas manajemen risiko serta sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan hukum dan undang-undang (UU) perbankan.

 

Kewenangan Otoritas Bank Sentral

BI diamanatkan oleh UU berwenang dalam empat aspek, yaitu perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian sanksi. Kewenangan perizinan memungkinkan BI menetapkan persyaratan pendirian dan operasi suatu bank.

 

Dengan persyaratan ini, seleksi yang ketat terhadap kehadiran suatu bank dan susunan pemegang saham serta pengurusnya dapat dilakukan sejak dini.

 

Kewenangan pengaturan memungkinkan BI membuat ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat serta melakukan pengawasan.

 

Agar ketiga wewenang pertama dapat berjalan efektif, BI juga diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan.

 

Namun, perlu digarisbawahi bahwa pemberian sanksi ini terbatas pada aspek prudential banking semata, yakni berupa sanksi administratif, seperti teguran, penurunan tingkat kesehatan, denda, penggantian manajemen, sampai dengan sanksi pencantuman dalam daftar orang tercela (DOT) di bidang perbankan.

 

Sementara, pelanggaran pidana (fraud) sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

 

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BI terdiri atas pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.

 

Pengawasan tidak langsung bisa melalui penelitian dan analisis terhadap laporan bank atau informasi dari sumber lain (off site supervision), sedangkan pengawasan langsung melalui pemeriksaan on the spot di bank untuk memperoleh keyakinan yang lebih baik tentang kebenaran informasi yang disampaikan bank (on site supervision). (*)

 

Penulis adalah pengamat perbankan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *