Analisis, Headline

Reposisi Bank Indonesia

Secara umum, kebijakan-kebijakan bank sentral tersebut cukup valid dan memang itulah kebutuhan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab tantangan dan peluang zaman dengan segala dinamikanya. Ryan Kiryanto

 

Menyadari bahwa eksistensinya sedang “digugat” oleh banyak kalangan, jajaran Bank Indonesia (BI) pun tidak tinggal diam. Lembaga ini melakukan kontemplasi atas berbagai peristiwa yang terjadi yang terkait dengan peran dan fungsi bank sentral.

 

Hasil perenungan itu mengemuka dalam acara banker dinner’s, beberapa waktu lalu, sebagaimana dikemukakan pejabat sementara (pjs) Gubernur BI, Darmin Nasution.

 

Dalam hal ini, BI telah menyiapkan empat kebijakan utama pada 2010 dalam rangka mendukung penguatan perbankan, belajar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 dan 2009.

 

Itulah kebijakan-kebijakan strategis yang akan dijalankan BI sebagaimana tertuang dalam acara pertemuan tahunan pelaku industri perbankan dengan BI (banker dinner’s) pada 22 Januari lalu dengan tema "Menata dan Memperkuat Perbankan Indonesia Menyongsong Pemulihan Ekonomi Global".

 

Pertama, peningkatan ketahanan sistem perbankan dengan penguatan sistem pengawasan, penataan kompetensi perbankan dan pasar keuangan yang disesuaikan dengan peraturan permodalan, transparansi keuangan, tata kelola organisasi dan manajemen risiko, dan pemantapan sistem pengawasan.

 

Kedua, infrastruktur pendukung, yakni penyempurnaan giro wajib minimum (GWM) yang menekankan pada efisiensi operasional bank, konsen juga terhadap margin yang besar. Hal ini dijadikan pedoman untuk mengetahui anatomi cost structure dari funding serta untuk mengetahui kebijakan apa saja yang bisa dipakai untuk mendorong bank.

 

Ketiga, peningkatan peran perbankan syariah. Bank sentral telah membuat cetak biru (blue print) yang akan segera di-launching. Perhatian bank sentral terhadap perkembangan perbankan syariah memang perlu penekanan khusus mengingat pertumbuhannya dalam berbagai indikator belum memadai.

 

Keempat, peningkatan peran bank perkreditan rakyat (BPR) yang didorong menjadi community banking. Kebijakan ini mengacu pada fakta bahwa agresivitas bank-bank non-BPR, termasuk bank asing, begitu cepat menjalar ke daerah-daerah. Untuk itu, eksistensi BPR dengan peran utamanya menjangkau masyarakat lokal perlu dijaga.

 

Selain hal tersebut, belajar dari krisis global dan juga sebagai salah satu anggota G-20, Indonesia terlibat juga dalam inisiatif-inisiatif untuk membangun infrastruktur agar siap secara global jika suatu saat menghadapi krisis.

 

Pengawas nantinya akan terkait pada stabilitas sistem keuangan. Stabilitas akan menjadi isu penting dan kriteria serta arti dari sistemik akan dipelajari lebih lanjut. Diharapkan BI bisa segera mengartikulasikan ini.

 

Guna menyongsong kemajuan pada 2010, BI juga berharap agar bank lebih melihat secara spesifik, yakni outward atau forward looking . Sehingga, bisa mengeksplorasi pada semua kesempatan di luar yang lebih kondusif dari manajemen risiko sampai dengan teknologi informasi (TI).

 

Selain itu, pengembangan kebijakan TI tersebut juga tidak dianggap sebagai kebijakan sekunder atau residual. BI berharap kebijakan ini sebagai bagian integral kebijakan pokok bank bersangkutan. Untuk itulah, BI berkeinginan menjadi sebuah lembaga regulator sistemik.

 

BI menilai, setelah terjadinya krisis global, kehadiran sebuah regulator sistemik makin menguat. Regulator sistemik ini nantinya bisa mengawasi kesehatan dan stabilitas seluruh sistem keuangan. Peran regulator sistemik ini nantinya akan mencakup beberapa hal.

 

Pertama, pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi terkait dengan interaksi signifikan di pasar dan risiko yang ada di antara lembaga keuangan.

 

Kedua, meneliti apakah ada lembaga keuangan yang menyebabkan sistem keuangan terekspos risiko sistemik. Ketiga, merancang dan mengimplementasikan aturan.

 

Keempat, melakukan koordinasi dengan lembaga regulator lain, termasuk otoritas fiskal dalam mengelola krisis-krisis sistemik yang mungkin timbul.

 

Setidaknya ada tiga alasan mengapa BI dapat berperan sebagai regulator sistemik. Pertama, bank sentral memiliki hubungan jual-beli sehari-hari dengan pelaku pasar sebagai bagian dari fungsi utamanya mengimplementasikan kebijakan moneter sehingga tidak ada lembaga lain yang memiliki pengetahuan dan akses sejenis ke aliran utama sistem keuangan. 
 

 

Kedua, tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro sangat sejalan dengan peran untuk menjamin stabilitas sistem keuangan.

 

Sejarah menunjukkan, berbagai krisis ekonomi di dunia selalu berhubungan dengan krisis keuangan sehingga bank sentral secara alami memang harus mempertimbangkan interaksi antara sektor keuangan dan kebijakan moneter dalam melaksanakan tugasnya.

 

Ketiga, fungsi lender of last resort (LOLR) memang ada di bank sentral. Dengan fungsi itu, bank sentral dapat menggunakan neracanya untuk menyediakan pendanaan darurat jangka pendek di masa krisis. Sebagai regulator sistemik, bank sentral akan mampu memperoleh informasi lapangan langsung dari lembaga-lembaga keuangan yang diawasi.

 

Informasi ini dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat apakah suatu lembaga keuangan perlu diselamatkan.
BI juga meminta para pelaku bisnis perbankan untuk mulai mengalihkan strategi bisnisnya dari bertahan menghadapi krisis menjadi bersiap memanfaatkan setiap peluang dari pemulihan ekonomi global.

 

BI meyakini, pelajaran besar dari krisis global saat ini tentu membuat semua pihak menjadi lebih solid lagi dalam melangkah ke depan.

 

Secara umum, kebijakan-kebijakan bank sentral tersebut cukup valid dan memang itulah kebutuhan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab tantangan dan peluang zaman dengan segala dinamikanya.

 

Sebagian kebijakan yang diambil memang terkesan merupakan jawaban lugas atas berbagai persoalan yang menohok bank sentral, terutama akibat ekses dari krisis keuangan global.

 

Polemik soal sistemik atau tidaknya sebuah lembaga keuangan sehingga pantas untuk diselamatkan atau tidak adalah salah satu wujud nyata sikap responsif BI atas sorotan masyarakat selama ini.

 

Pengawasan perbankan yang selama ini dituding sebagai “titik lemah” bank sentral juga dijawab dengan kebijakan yang lebih restriktif namun tetap mengakomodasi kepentingan perbankan.

 

Tak kalah pentingnya adalah penonjolan peran BI sebagai fasilitator untuk menggerakkan roda perekonomian melalui pengelolaan moneter dan kebijakan perbankan yang imperatif mendorong berfungsinya intermediasi perbankan.

 

Manajemen kurs dan suku bunga yang atraktif serta kebijakan korelatif antara rasio (GWM) dan besaran rasio atau nisbah antara kredit diberikan dan dana pihak ketiga (LDR) merupakan salah satu bukti bahwa BI makin concern dengan masalah pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

 

Harmonisasi kebijakan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga dirasakan lebih baik dan intensif sehingga membantu terciptanya stance yang positif di kalangan perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar keuangan pada umumnya. Sejauh ini nyaris tak ada benturan kebijakan antara moneter dan fiskal sehingga mampu memberikan sinyal yang positif di pasar.

 

Kini tinggal menunggu dan melihat bagaimana semua kebijakan strategis bank sentral itu dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh jajaran internal BI sehingga kewibawaan dan kredibilitas BI sebagai bank sentral akan tetap dapat dijaga dan BI tidak mudah lagi menjadi bulan-bulanan pihak eksternal. Semoga. 

 

Penulis adalah analis ekonomi dan keuangan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *