Headline, Keuangan

Menkeu: Perkara Paulus Tumewu Diserahkan ke Kejaksaan

Berkas perkara penyidikan atas nama Paulus Tumewu selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp7,99 miliar.

 

Jakarta–Kementrian Keuangan melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) mengatakan, proses penghentian penyidikan pajak Paulus Tumewu telah selesai dan kebijakan selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Agung.

 

"Jaksa Agung menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan bahwa apabila sanksi administrasi berupa denda sebesar 400% telah dilunasi Wajib Pajak hendaknya dilaporkan kepada Jaksa Agung. Atas nama Menteri Keuangan, Sekjen Depkeu menyampaikan informasi bahwa Wajib Pajak telah membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 400% jumlah pokok pajak yang kurang dibayar," ujar Kepala Biro Humas Kementrian Keuangan Harry Z. Soeratin dalam keterangannya kepada wartawan pada 21 April 2010, di Jakarta.

 

Paulus Tumewu adalah seorang komisaris pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kata Harry, tidak dilakukan terhadap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, tetapi dilakukan terhadap Paulus Tumewu selaku Wajib Pajak Orang Pribadi.

 

"Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan pada 2005 terhadap kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2004," jelasnya.

 

Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa Wajib Pajak (Paulus Tumewu) diduga melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu tidak melaporkan sebagian penghasilan ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

 

Berdasarkan bukti dokumen yang diperoleh pada saat penyidikan, Wajib Pajak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

 

Berkas perkara penyidikan atas nama Paulus Tumewu selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp7,99 miliar.

 

Sesuai ketentuan Pasal 44B UU KUP diatur bahwa: Ayat (1) : Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.  Ayat (2): Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

 

Wajib Pajak mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 44B UU KUP. Wajib Pajak menyatakan bersedia membayar pokok pajak sebesar Rp7,99 miliar beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp31,97 miliar. (*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *