Analisis, Headline

Nasib Direktur BPR Tergantung Sertifikat Kompetensi

Ketentuan BI terkait dengan kewajiban kepemilikan sertifikat kompetensi bagi seluruh direktur BPR berakhir Maret lalu. Berapa direktur BPR yang berjuang agar bisa lolos uji kompetensi pada Maret 2010? Tofik Iskandar

 

Pada Maret 2010 lalu mungkin menjadi bulan terberat pada tahun ini bagi para direktur bank perkreditan rakyat (BPR) yang belum mengantongi sertifikat kompetensi.

 

Maklum, selain harus bergulat dengan para pesaing di pasar mikro, pada saat yang sama mereka mesti memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) terkait dengan kewajiban memiliki sertifikat kompetensi, yang tenggatnya 31 Maret 2010.

 

Semula BI mewajibkan direktur BPR mengantongi sertifikat kompetensi pada 2006 dengan ketentuan minimal satu orang direktur per BPR. Sedangkan, ketentuan harus dipenuhi seluruh direktur BPR hingga akhir 2008.

 

Namun, BI kemudian memberikan relaksasi dengan memperpanjang waktu hingga akhir 2009 dengan keterlambatan sekurang-kurangnya 90 hari setelah akhir 2009.

 

Lantas, bagaimana nasib direktur BPR yang gagal memenuhi ketentuan BI tersebut? Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/26/PBI/2006 mengenai BPR, direktur BPR bersangkutan memang tidak memiliki pilihan lain, kecuali harus mengundurkan diri.

 

Namun, hal itu tampaknya bukan harga mati bahwa mereka tidak bisa lagi menjadi direktur BPR. Kesempatan masih terbuka. Paling tidak, masih ada dua kesempatan. Pertama, jalan yang bisa ditempuh adalah dengan mengikuti uji kompetensi kembali, kendati statusnya mungkin hanya sebagai calon direktur.

 

Kedua, direktur BPR yang sudah bersertifikat kompetensi pada 2006 harus mengikuti uji kompetensi pada 2011 karena masa “kadaluarsa” sertifikat kompetensi itu adalah lima tahun. Artinya, direktur BPR yang mengundurkan diri lantaran tidak lulus uji kompetensi pada 2010 bisa menjajal kembali peluang untuk menduduki jabatan semula pada 2011.

 

Berapa direktur BPR yang berjuang mendapatkan sertifikat kompetensi pada Maret 2010 dan berapa yang sudah bersertifikat? I Nyoman Yudiarsa, Wakil Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro (LSP LKM) CERTIF, menuturkan kepada infobaknews.com pada medio Maret lalu, direktur BPR yang mengikuti uji kompetensi pada Maret 2010 tinggal 100-an orang.

 

“Hingga akhir Desember 2009 kami sudah mengeluarkan 5.400 sertifikat kompetensi untuk direksi, komisaris, dan kepala bagian, baik BPR konvensional maupun syariah. Tapi, untuk direktur BPR saja sudah 4.344 sertifikat kompetensi. Secara keseluruhan, sebenarnya itu sudah terpenuhi kalau dilihat dari jumlah BPR dan BPRS dengan asumsi sekurang-kurangnya ada dua direktur per BPR,” papar I Nyoman Yudiarsa.

 

Hal lain yang tidak kalah menarik untuk dicermati seputar sertifikasi BPR tahun ini adalah tersiar kabar bahwa Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) ingin ikut memiliki LSP LKM CERTIF.

 

Berkaitan dengan rumor tersebut, I Nyoman Yudiarsa mengatakan, LSP LKM CERTIF idealnya juga dimiliki oleh industri sehingga menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan ke depan.

 

“Karena konsepnya harus ada tiga pilar. Satu, dari unsur pemerintah, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dua, dari sisi departemen teknis, dalam hal ini BI. Tiga, dari sisi industri, yaitu Perbarindo. Jadi, ketiga komponen ini harus masuk,” jelasnya.

 

Lantas, sejauh mana kesiapan dan diskusi Perbarindo dengan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang membawahkan LSP LKM CERTIF selama ini?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *