Headline, Perbankan

BI Tengah Evaluasi Jasa Pengiriman Uang TKI

Setelah ada RUU Transfer Dana, bagi penyelenggara yang tidak berizin dapat dikenai pidana dan denda. Hal itu untuk membantu masyarakat karena masih banyak penyelenggara individu dan illegal. Oktafiani Herlina

 

Jakarta–Bank Indonesia (BI) akan melakukan evaluasi terhadap Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) untuk memberikan jaminan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga dapat melakukan transfer dengan cepat dan realtime.

 

Analis Senior Sistem Pembayaran dan Perijinan dan Informasi Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran, Ida Nuryanti, mengatakan, BI saat ini tengah mengevaluasi supaya nantinya ada jaminan kemanan.

 

"Kita akan kaji mekansismenya supaya aman,” ujar ida, pada 14 Mei 2010, di Jakarta.

 

Hal itu dilakukan karena jumlah penyelenggara transaksi KUPU meningkat. BI mencatat terdapat sedikitnya 60 penyelenggara  KUPU yang sudah mendapatkan ijin dari BI, sedangkan 47 lainnya sudah melaporkan akan memulai kegiatannya kepada BI. Sementara itu, selama 12 bulan dari Januari 2009-Januari 2010 transaksi KUPU sebesar 900 miliar.

 

Beberapa penyelenggara KUPU yang sudah mengantongi izin dari BI misalnya, PT Shimacazhh Exchange, PT Able Remmitance, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, PT Mandiri Express Remittance, PT Citra Niaga Remittance, PT Global Remittance. Disampping penyelenggara KUPU berskala nasional juga ada penyelenggara asing seperti Money Gram dan Western Union.

 

“Kami menargetkan tahun ini untuk melakukan evaluasi KUPU,” kata Ida. Ida mengakui, pihaknya masih menunggu RUU Transfer Dana yang sedang dirumuskan oleh DPR.

 

Setelah adanya RUU tersebut, bagi penyelenggara yang tidak berizin dapat dikenai pidana dan denda. Hal itu untuk membantu masyarakat karena masih banyak penyelenggara individu dan illegal.

 

"Aturan tersebut dibuat untuk memberikan jaminan kepada masyarakat yang ingin mentransfer uang supaya ada jaminan keamanan karena meskipun transfer dilakukan di bank jika seandainya bank itu dilikuidasi, ada jaminannya," jelas Ida.

 

Ida melanjutkan, Izin remitensi di Hongkong diberikan oleh Kepolisian. Sedangkan di Singapura, Belanda dan Malaysia wewenang itu ada pada bank sentral.

 

Kegiatan pengiriman uang, jelas Ida juga diikuti oleh jasa pelayanan telekomunikasi dengan menyediakan jasa pengiriman uang bagi TKI yang tidak mempunyai rekening bank melalui telepon genggam.

 

Provider pertama yang tercatat menyediakan jasa pengiriman uang adalah Telkomsel yang memulai debutnya pada Februari 2008 dengan bekerjasama dengan negara-negara yang menjadi kantong TKI seperti Hongkong dan Malaysia. Sedangkan Indosat saat ini sedang memulai.

 

“Provider harus lengkap tetapi tidak ada batasan ijin berapa. Kita melihat pengalaman karena tidak semua langsung disetujui,” ungkapnya. (*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *