Headline, Keuangan

Implementasi SJSN Masih Terbentur Masalah Status

Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih menghadapi beberapa persoalan. Selain masalah status, SJSN juga menghadapi konsistensi regulasi. Apa saja permasalahan yang menghadang implementasi SJSN?

Magdalena Sihite

 

Jakarta–Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional masih terdapat beberapa permasalahan. Kepala Bagian Biro Perasuransian Bapepam-LK Sumarjono mengatakan, permasalah tersebut antara lain apakah status Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) akan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan hukum yang lain.

 

"Atau desainnya berdasarkan program atau berdasarkan peserta," tutur Sumarjono dalam presentasi Persiapan Pilar-Pilar Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2010.

 

Lebih lanjut Sumarjono mengatakan, bila berdasarkan program, maka BPJS dapat melayani lintas peserta dari sektor informal. Namun jika berdasarkan peserta, maka satu program dapat diselenggarakan oleh lebih dari satu BPJS.

 

Selain permasalah status hukum, konsistensi regulasi juga menjadi permasalahan yang timbul saat ini. Regulasi mengenai program SJSN sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu. Baru kemudian regulasi yang lain.

 

Sumarjono mencontohkan, Rancangan Peraturan Pemerintah Penerima Bantuan Iuran sebaiknya ditetapkan setelah adanya regulasi mengenai program yang akan dilaksanakan.

 

Pihak yang berkaitan langsung dalam implementasi SJSN seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga harus mempunyai koordinasi yang kuat.

 

Setiap program yang disusun juga harus merupakan hasil kajian yang menyeluruh, baik dari sisi operasional, legal, maupun risiko fiskal, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. (*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *