Ekonomi dan Bisnis, Headline

Dirjen Pajak: Pemerintah Tengah Kaji Insentif Fiskal UKM

Keinginan HIPMI untuk meminta kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan perlu dikaji dulu. Karena akan ada pendapatan pajak yang berkurang. Kristopo

 

Jakarta–Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) melalui Ketua Umumnya Erwin Aksa meminta kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan kebijakan fiskal berupa menambah kriteria omzet pengusaha UKM yang terkena pajak, yaitu maksimal beromzet Rp2,5 miliar.

 

Tujuan HIPMI meminta kebijakan fiskal kepada Kementerian Keuangan karena daya saing UKM saat sudah berat. Apalagi dengan adanya pasar bebas.

 

Menanggapi permintaan keringanan fiskal  HIPMI tersebut, Dirjen Pajak Tjiptarjo mengatakan, harus ada kajian dahulu, karena ada plus-minus-nya.

 

"Dampaknya dari pajak akan dikorbankan. Lalu manfaatnya apabila dinaikkan omzetnya. Itu akan jadi kajian BKF," kata Tjiptarjo, kepada wartawan, pada 8 Oktober 2010, di Jakarta.

 

Dia menambahkan, memang beberapa waktu lalu Dirjen Pajak ingin memberikan perhatian kepada pengusaha UKM. "Kami ingin menyiapkan tata kelola bagi wajib pajak dari kelompok kecil, yaitu sederhana, mudah dan tarif tidak berat," ujarnya.

 

Namun, dia juga tidak mengelak akan ada pendapatan pajak yang berkurang dari kebijakan fiskal yang diberikan kepada pengusaha UKM.

 

"Dikatakan ada efek penerimaannya tentu ada dong. Suatu policy yang diambil dari kebijakan pemerintah pasti ada pengorbanannya. Tetapi di samping itu ada gain yang bisa didapat," jelas Tjiptarjo.

 

Ditanya lebih jauh berapa besar gain yang didapat pemerintah, Tjiptarjo mengatakan, gain tersebut bukan hanya dari pajak.

 

"Pemerintah bisa menambah lapangan kerja dan bisa menumbuhkan sektor riil. Inikan sesuatu yang dihitungnya susah. Jadi perhitungan pengorbanan dari pemerintah luas sekali, sulit untuk dijawab secara matematik," katanya menutup pembicaraan. (*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *