Analisis, Headline

Jejak Langkah Kepemilikan Bank di Indonesia

Revisi aturan kepemilikan asing dapat diberlakukan, dengan catatan tidak berlaku surut. Pemerintah terus mendorong investor lokal untuk masuk dalam kepemilkan bank nasional agar tidak terus jatuh ke tangan asing. Apriyani Kurniasih

 

Transformasi kepemilikan di perbankan nasional berjalan seiring dengan bergulirnya perubahan kebijakan kepemilikan perbankan. Sebelum 1980-an, bank hanya dimiliki para bankir yang memang berkemampuan mengelola bank. Pada masa 1990-an setelah liberalisasi perbankan, bank kemudian banyak dimiliki oleh para konglomerat.

 

Transformasi kembali terjadi pada 1999 saat penutupan bank marak. Pemilik bank yang sebagian besar adalah konglomerat lengser ketika krisis 1997/1998 menyerang negeri ini. Perubahan kepemilikan terjadi lagi karena banyak bank yang tidak dilikuidasi beralih kepemilikan ke tangan asing.

 

Sejak dulu arah kebijakan pemerintah sebenarnya dimaksudkan untuk mengembangkan industri perbankan. Tidak hanya agar lebih maju, tetapi juga lebih sehat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pihak regulator demi mendorong perkembangan perbankan nasional akhirnya memang memiliki implikasi yang berbeda.

 

Ada yang arahnya tepat, ada pula yang kemudian menimbulkan kontroversi, seperti soal kebijakan terlalu mudahnya mendirikan bank atau terlalu bebasnya batasan kepemilikan asing di perbankan Indonesia.

 

Jumlah bank berkembang kian pesat setelah Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 88) dirilis pada 27 Oktober 1988. Pakto 88 itu dikeluarkan karena pemerintah berkeinginan mendorong perluasan jaringan keuangan dan perbankan ke seluruh wilayah di Indonesia. Alhasil, kemudahan pendirian bank swasta baru dan pembukaan kantor cabang baru pun diberikan.

 

Berdasarkan Pakto 88, hanya bermodal Rp10 miliar, seseorang tanpa berpengalaman sebagai bankir bisa dengan mudah mendirikan bank baru. Kemudahan tidak hanya dapat dinikmati bank lokal, tetapi juga bank asing. Bank asing yang telah beroperasi ketika itu dimudahkan dalam memperoleh izin untuk membuka cabang. Kemudahan juga diberikan untuk mendirikan bank perkreditan rakyat (BPR), yaitu dengan modal sebesar Rp50 juta saja.

 

Paket kebijakan itu kini dikenal sebagai aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan nasional. Pakto 88 juga dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan di negeri ini. Bahkan, tak sedikit yang menganggap aturan tersebut sebagai suksesi karena berhasil mendorong perkembangan industri perbankan.

 

Setelah hadirnya Pakto 88, jumlah bank dan kantor cabang bank berkembang sangat pesat. Begitu pula dengan jumlah dana yang dihimpun bank, kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang diserap, serta volume usaha.

 

Namun, jumlah bank yang meledak sejak adanya Pakto 88 menciptakan kendala baru bagi pihak regulator terkait dengan pengawasan bank. Pada 1992 muncul sekitar 100 nama baru pemilik bank. Kala itu jumlah bank mencapai sekitar 17.000. Untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah bank, pemerintah akhirnya menaikkan modal minimum pendirian bank dari Rp10 miliar menjadi Rp50 miliar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1992.

 

Kendati persyaratan modal pendirian bank sudah dinaikkan, pada 1994 jumlah bank baru justru terus bertambah. Ekspansi kredit pun makin gencar dilakukan bank-bank. Situasi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki iktikad tidak baik, mulai dari penggelapan dana hingga pengucuran kredit yang tidak prudent. Akibatnya, kehati-hatian penyaluran kredit pun terabaikan.

 

Ada sejumlah hal yang ditimbulkan sistem liberalisasi perbankan waktu itu, yakni banyaknya bank yang dikuasai konglomerat, yang kemudian memanfaatkan bank untuk membiayai kelompok usaha mereka sendiri. Banyak praktik tidak sehat yang dilakukan perbankan, seperti pemberian suku bunga tinggi sehingga mekanisme pasar tidak berjalan. Kredit macet makin tidak terkendali. Penyelewengan demi penyelewengan jumlahnya makin meningkat.

 

Penyimpangan yang kerap terjadi menyebabkan kehancuran bank tak terelakkan lagi saat krisis Asia 1997 menyerang. Banyak bank dikatakan bangkrut dan pada akhirnya harus dilikuidasi. Liberalisasi dalam bentuk berbeda terjadi ketika investor asing menjadi salah satu sumber pembiayaan yang sangat diandalkan. Sebab, pemerintah kemudian merilis aturan yang memperbolehkan pihak asing menguasai hingga 99% saham di perbankan nasional melalui UU Nomor 29 Tahun 1999.

 

Sejak itu, para pemilik lama bank yang merupakan konglomerat satu per satu bertumbangan. Bahkan, bank raksasa seperti Bank Central Asia (BCA) dan LippoBank pada waktu itu harus beralih kepemilikan. Pemilik lokal mulai terdegradasi digantikan pemilik baru yang mayoritas investor asing. Sebut saja Khazanah, CIMB Group, dan Temasek yang secara leluasa masuk dalam kepemilkan bank nasional.

 

Kebijakan yang membebaskan kepemilikan asing di perbankan nasional hingga kini masih menuai kontroversi. Penguasaan asing terhadap perbankan nasional angkanya terus meningkat, apalagi setelah dikeluarkannya aturan permodalan. Beberapa praktisi bahkan memprediksi bahwa dalam waktu dekat asing bisa menguasai hingga 60% perbankan nasional jika kepemilikan asing tidak juga dibatasi.

 

Kekhawatiran mengenai terlalu bebasnya aturan kepemilikan asing di perbankan nasional senantiasa didengungkan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Tak ayal isu nasionalisasi dengan meminta aturan kepemilkan bank oleh asing segera direvisi terus berembus.

 

Dalam beberapa kesempatan yang berbeda, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI), memberi tanggapan bahwa BI tidak bisa membuat aturan khusus terhadap bank asing saja karena akan bertentangan dengan prinsip perjanjian internasional. Menurut Sigit Pramono, Ketua Perbanas, revisi terhadap PP pembatasan kepemilikan asing dapat dilakukan asalkan peraturan tersebut nantinya berlaku surut.

 

Saat ini upaya yang dilakukan BI sebagai lembaga pengawasan perbankan adalah terus mendorong investor lokal untuk berkiprah di perbankan nasional. Ini menjadi salah satu cara agar penguasaan asing di perbankan Indonesia dapat dibendung. Dorongan tersebut direspons cukup baik oleh kalangan investor lokal.

 

Beberapa bank nasional yang kesulitan memenuhi ketentuan modal mulai mendapatkan simpati, baik dari investor asing maupun investor lokal. Tren kepemilikan bank oleh investor lokal mulai terlihat. Lihat saja langkah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mengakuisisi Bank Agro.

 

Selain itu, ada Recapital, salah satu domain bisnis pengusaha lokal Sandiaga Uno, yang membeli Bank Eksekutif (sekarang Bank Pundi). Yang paling hangat adalah persaingan Jamsostek dan BRI yang memperebutkan Bank Bukopin.

 

Kini muncul fenomena baru yang menarik, yaitu pemilik lama bank bermain kembali di industri perbankan. Contohnya Eka Tjipta Widjaja yang dulu merupakan pemilik Bank Internasional Indonesia (BII) sebelum dibeli Temasek dan kemudian Maybank. Pemilik Sinarmas Group ini masuk lagi ke perbankan dengan mengakuisisi Bank Sinta menjadi Bank Sinarmas.

 

Konglomerat sekaligus eks pemilik bank, Muchtar Riady, juga telah kembali. Setelah gagal mempertahankan LippoBank yang dulu berada di tangannya, pemilik Grup Lippo ini terjun di perbankan dengan mengakuisisi Bank Alfindo Sejahtera dan menjadi Bank Nationalnobu.

 

Transformasi kepemilikan bank di Indonesia sedang memasuki babak baru. Perubahan kepemilikan tidak melulu jatuh ke tangan asing, tetapi juga mulai diramaikan oleh investor lokal. Kembalinya para bankir lama mantan pemilik bank menjadikan persaingan semakin menarik.

 

Kompetisi akan diwarnai pertempuran bankir asing dengan bankir lokal dan bankir lama yang dulu sempat merajai industri perbankan nasional. Bisa dipastikan peta persaingan perbankan di tangan para bankir andal ini bakal kian sengit. (*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *