Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya mengadakan seminar dan Musda ke-X. Pada Musda ini DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya akan memilih ketua baru. Kristopo

Jakarta–Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) DKI Jaya dan sekitarnya mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-X di Jakarta. Pada Musda ini Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya akan memilih ketua baru.

Sedangkan kepengurusan lama yang dipimpin Hiras L. Tobing (masa bakti 2007-2011) akan berakhir masa kepengurusan pada hari ini, Rabu, 27 April 2011. Musda ke-X ini juga sekaligus diadakan seminar dengan menghadirkan Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono.

Ada dua masalah krusial yang muncul pada pembahasan seminar ini. Pertama, posisi BPR dalam struktur perbankan. Kedua, penyempurnaan sistem pengaturan BPR.

Menurut Ketua Panitia Musda ke X, Wangsit Supeno, dalam draft cetak biru BPR, Bank Indonesia (BI) berencana menetapkan modal inti BPR menjadi Rp10 miliar.

“Berkaitan dengan masalah tersebut dan jika mengacu pada visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), maka industri BPR berharap BI dalam menyusun kebijakan permodalan yang baru tidak memberlakukan kepada BPR yang telah beroperasi. Selain itu, bagi BPR kecil dan BPR sedang akan kesulitan dalam memenuhi modal tersebut,” kata Wangsit, kepada dalam keterangan pers-nya yang diterima Infobanknews.com, pada Musda ke X Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, di Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Dia menambahkan, kendala tersebut khusus tercermin pada ratio loan to deposit ratio (LDR) yang rendah. Ini akibat terjadinya kelebihan permodalan yang tidak seimbang dengan ATMR (aktiva tertimbang menurut resiko).

Sedangkan pada penyempurnaan sistem pengaturan BPR, Wangsit mengatakan, wacana yang berkembang saat ini jika tidak disikapi dengan baik oleh BI dengan berkomunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan asosiasi akan menimbulkan persepsi dan menimbulkan kondisi kurang kondusif bagi bankir BPR dalam mengelola BPR secara optimal.  (*)