Analisis, Headline

Bank dan Uang Koruptor

Lemahnya penegakan hukum dan maraknya jual-beli perkara di tengah pemerintah yang tida kuat turut membuat praktek pencucian uang haram makin subur. Indonesia ditengarai sebagai negara terkorup di dunia. Tapi tidak ada koruptor yang di hukum secara signifikan. Tim Infobank

Praktek pencucian uang haram oleh bank kembali menemukan revelansi. Di tengah gemerlapnya tindak korupsi serta bisnis narkoba dan perjudian yang telah mengindustri di indonesia. Pencucian uang tetap marak.

Reformasi telah gagal membunuh virus uang haram. Bahkan, pelabagai perilaku buruk itu justru terasa semakin “jujur” dilakukan siapa saja, termasuk aparat hukum, birokrat, dan komponen pejabat negara.

Hukum telah mati muda ditikam napsu jual-beli perkara. Hukum juga telah aus dikebiri para pencoleng uang negara. Mulai dari pengisap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) debitur sentoloyo, sampai dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) gadungan pelaku penggelapan dana kemanusiaan.

Ke mana mereka menyimpang hasil jarahan yang jumlahnya menapai triliunan rupiah itu? Bank-bank bukan sekedar brankas yang yang aman bagi penabung, tapi juga mensin cuci yang nyaman dan mudah bagi pemilik uang haram. Sejarah telah membuktikannya.

Bahkan, sejumlah negara membebaskan rekening bank-banknya untuk digunakan sebagai tempat pencucian uang haram setelah Swiss mulai tidak nikmat lagi bagi para koruptor dunia. Negara-negara itu seperti Nigeria, Myanmar, Guatemala, Rusia, dan Austria.

Seperti negara berkembang lain, Indonesia pernah dimasukan dalam daftar hitam sebagai Non cooperative Countries and Terrories (NNCTs) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Sebab, waktu itu Indonesia dikenal sebagai negara yang belum memiliki dan menerapkan undang-undang (UU) antipencucian uang (money laundering).

Namun, meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada April 2002 lalu dan Bank Indonesia (BI) sendiri mengeluarkan peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costomer Principle) sejak 18 Juni 2001, tampaknya, bank-bank di Indonesia masih sibuk menyerap uang haram.

Padahal, dengan pemberlakukan peraturan tersebut, bank diharapakan mengenal dan mengetahui indentitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bila tidak atau bank terkait dengan praktek pencucian uang haram, bank tersebut dihadapkan pada sejumlah risiko, seperti hukum, reputasi, operasonal, dan konsentrasi pendanaan.

Selain praktek kehati-hatian, muara akhir peraturan itu berkait erat dengan aspek sistem keuangan. Apalagi, perbankan menjadi mayoritas dari sistem keuangan di Indonesia. Karena itu, melindungi perbankan dari uang kotor sama artinya dengan menjaga reputasi membagakan sistem keuangan negeri ini.

Sayangnya, paradigma tersebut terkadang tidak disadari masyarakat, termasuk perbankan sendiri. Artinya, kebijakan BI yang sudah didukung UU Tindak Pidana Pencucian Uang itu seperti macan ompong. Bahkan, bank-bank yang mematuhi aturan itu secara jujur dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaanya mulai kehilangan potensi nasabah.

Sedangkan bank-bank yang tidak menerapkannya secara ketat kini mulai didatangi pemilik uang panas, yang saat ini tumbuh luas biasa. Artinya, penerapan kebijakan yang tidak seragam oleh masing-masing bank itu melahirkan distorsi.

Tidak sulit memang mendeteksi uang haram karena sudah ada alat untuk mengetahui asal-usul uang. Tapi, karena kondisi kesehatan bank tidak seragam, bank-bank akan menabrak rambu-rambu prinsip pengenal nasabah.

Alasannya, kalau tidak, banknya pun akan kekeringan likuiditas dan mati kehabisan sumber rezeki. Kalau yang dilakukan sebaliknya, bank akan kebanjiran likuiditas yang bisa diternakan kembali lewat Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Lemahnya penegakan hukum dan maraknya jual-beli perkara di tengah pemerintah yang tidak kuat turut membuat praktek pencucian uang haram makin subur. Indonesia ditengarai sebagai negara terkorup di dunia. Tapi tidak ada koruptor yang di hukum secara signifikan.

Padahal, negara tanpa disadari sudah tenggelam dalam lautan utang akibat praktek penjarahan lewat perbankan dan program restrukturisasi yang mulai masuk sisi gelap. Padahal, jika bank-bank menerapkan prinsip mengenal nasabah, hal tersebut dapat membantu melindungi sistem perbankan dari pelbagai pengaruh kotor dan risiko di Indonesia masih menerapkan standar ganda dalam praktek mengenali nasabah.

Maklum, standar moral manajemen bank juga tidak seragam. Padahal, uang haram yang jumlahnya mencapai triliun rupiah itu mustahil dibawah bantal, tapi 99% ada di perbankan. Karena itu, jika 40 laporan tentang dugaan adanya pencucian uang haram oleh sejumlah bank di negeri ini dapat dibuktikan, semua itu perlu diumumkan ke publik.

Publik perlu tahu bank-bank mana yang sebenarnya melakukan praktek pencucian uang haram. Kalau perlu kasus-kasus tersebut ditindaklanjuti dalam sidang Ad Hoc Kejahatan Ekonomi. Sebab, hukum konvensional selama ini membuat kaya para aparat hukum dan pelbagai komponen di dalamnya, termasuk pengacara dan debitur sentoloyo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *