Analisis

Menyoal Tenaga Outsourcing di Perbankan

Jika perbedaan gaji antara karyawan tertinggi dan karyawan terendah sangat lebar, misalnya di atas 50 kali, bahkan di atas 100 kali, tentunya akan menimbulkan kecemburuan di kalangan karyawan bank. Eko B. Supriyanto

Pengumuman daftar gaji tertinggi dan terendah karyawan bank oleh Majalah Infobank di edisi Oktober 2009 lalu masih terus menjadi bahan perbincangan dan diskusi di kalangan perbankan.

Tidak hanya menyangkut besar kecilnya gaji direksi atau komisaris bank, tapi juga menyangkut perbedaan gaji karyawan.

Mengapa karyawan sebuah bank dengan aset kecil digaji lebih besar dibandingkan dengan karyawan bank dengan aset lebih besar? Dalam hal ini soal tenaga outsourcing di perbankan perlu mendapat perhatian.

Tenaga outsourcing di perbankan makin hari makin banyak. Kita sering menjumpai mereka di mal-mal menawarkan kartu kredit dan kredit tanpa angunan. Kita juga sering mendapatinya di pameran-pameran.

Mereka mengganggu telepon genggam (handphone) calon nasabah dengan menawarkan produk. Data-data calon nasabah pun diperjualbelikan.

Tidak hanya itu. Tenaga outsourcing juga banyak dijumpai di bank yang menjual produk bancassurance. Tentu akan ada dampak buruk jika terjadi masalah pada produk yang dijualnya itu.

Jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja Tahun 2003, tenaga outsourcing bukan lagi tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan, melainkan juga menunjukkan bahwa pengelolaan bank sepertinya berjangka pendek.

Bank-bank yang mempekerjakan tenaga outsourcing memang kian banyak dan tersebar dengan standar yang tentu berbeda dengan bank.

Harus diakui, tenaga outsourcing bisa menekan biaya tenaga kerja dan tidak menimbulkan komplikasi dengan karyawan bank karena banyaknya tuntutan dari karyawan.

Kendati demikian, penggunaan tenaga outsourcing selain merugikan kepentingan nasional (masalah tenaga kerja), juga akan berdampak buruk manakala terjadi sengketa dengan nasabah.

Ada hal yang perlu digarisbawahi menyangkut tenaga outsourcing ini, yaitu soal disparitas gaji, karena menyangkut risiko yang akan dihadapi perbankan.

Jika perbedaan gaji antara karyawan tertinggi dan karyawan terendah sangat lebar, misalnya di atas 50 kali, bahkan di atas 100 kali, tentunya akan menimbulkan kecemburuan di kalangan karyawan bank.

Apalagi, perbedaan itu terjadi antara karyawan asing dan karyawan nonasing. Sentimen antiasing akan terus menjalar secara diam-diam.

Gerakan bawah tanah bakal terjadi dan akan menimbulkan gerakan mogok kerja karyawan yang bisa menimbulkan risiko reputasi dan risiko operasional.

Disparitas gaji ini juga bisa menjadi senjata bagi serikat pekerja yang selama ini seperti api dalam sekam dalam perjalanan bank ke masa depan.

Namun, serikat pekerja tentu tidak boleh mengabaikan dirinya sebagai pelayanan publik yang mengingkari profesinya. Jalan damai dalam memperjuangkan hak-haknya harus tetap dilakukan.

Bank Indonesia (BI) pun menyadari akan dampak buruk dari gap yang lebar ini. Bahkan, dalam beberapa kali diskusi, BI khawatir akan akibat dari perbedaan gaji tersebut.

Terlebih lagi, BI menemukan ada direksi bank yang gajinya di bawah gaji karyawan. Ini sesuatu yang memalukan.

Tapi, itulah potret gaji karyawan dan direksi bank setelah bank-bank di beli asing. Dalam hal ini, bisa disebut, sejak bank-bank dimiliki asing, ternyata banyak pengelolaan bank berorientasi jangka pendek. Bahkan, sekilas tidak melihat psikologis masyarakat Indonesia.

Itulah bom waktu yang perlu diperhatikan pihak manajemen bank. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan berdampak buruk terhadap risiko reputasi dan operasional.

Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satu langkah yang perlu diambil BI sebagai pengawas perbankan adalah menetapkan range tertinggi menyangkut perbedaan gaji karyawan tertinggi dan terendah. (*)

2 comments

  1. Penggunaan tanaga outsourcing di perbankan tidak dapat dipungkiri memang sangat menguntungkan pada satu pihak dan bukan menjadi pilihan utama bagi pihak yang kain, ketika pihak yang tidak mempunyai pilihan di “paksa” untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan karyawan organik lainnya, masuk pagi pulang malam dengan pembatasan lembur yang di “cekik” dengan dalih effisiensi, namun ketika tiba pembagian bonus dan THR tenaga outsoucing dianggap orang luar yang pembagiannya harus dibatasi alakadarnya.
    sedangkan untuk alih status dari pegawai outsourcing seperti yang dijanjikan terkadang syarat yang dibuat terkesan tidak masuk akal,
    jadi jangankan melihat perbedaan dari sisi gaji dari level clerk sampai officer – manager, clerk dan outsorcing pun berbada tingkat kesejahteraanya.
    (berdasarkan pengalaman orang yang pernah bekerja dan berkontribusi pada yang yang plat merah yang selalu tumbuh bersama anda)

  2. menjadi tenaga outsourching ibarat makan buah simalakama, mau keluar blm ada pekerjaan yg mapan, diterusin isinya sakit hati, tidak ada rasa bangga, masa depan tidak menentu, kami mohon kepada pemerintah tolong ditinjau kembali bank2 plat merah yang menerapkan outsourching kepada pekerjanya…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *