Analisis, Headline

Program Pendampingan Nasabah

Informasi asimetris membuat pihak bank kesulitan memperoleh informasi tentang calon nasabah. Masalah itu rupanya bisa dijembatani dengan program pendampingan nasabah. Bagaimana praktiknya selama ini? Krisna Wijaya

Pengusaha mikro dan kecil yang berjumlah 39 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2006 jelas merupakan potensi bagi kalangan perbankan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 30% yang sudah berhubungan dengan perbankan dalam hal fasilitas kredit. Dengan kata lain, ada sekitar 27,3 juta nasabah belum terlayani perbankan untuk kredit.

Kalau diasumsikan 50% atau 13,65 juta pengusaha mikro dan kecil yang belum berbank tersebut bisa menjadi nasabah dengan rata-rata kredit Rp5 juta, maka diperlukan sekitar Rp68,25 triliun. Dengan asumsi net interest margin (NIM) bagi usaha mikro dan kecil (UMK) berkisar minimal 5% saja, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp3,41 triliun.

Perhitungan tersebut pada kenyataannya sulit terjadi karena berbagai alasan. Alasan utamanya, ada informasi asimetris (assymetric information) kala pihak bank mengalami kesulitan memiliki informasi mengenai nasabah, baik yang berkaitan dengan bisnisnya, sikap perilaku, maupun cara menjalankan usahanya.

Masalah tadi dapat dijembatani dengan pendampingan (technical assistance). Tujuannya, tentu supaya pihak bank mudah mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan. Secara garis besar, mekanisme pendampingan terdiri atas beberapa tahap.

Pertama, proses identifikasi para pengusaha mikro dan kecil yang usahanya layak, tapi masih mengalami kesulitan berhubungan dengan bank karena masalah informasi asimetris. Hasil identifikasi akan dijadikan sebagai objek edukasi.

Artinya, mereka diberi edukasi, baik mengenai produk perbankan, proses dan prosedur kredit, pengelolaan admistrasi keuangan, serta masalah teknis usaha.

Dengan edukasi itu, diharapkan, akan diperoleh lebih banyak informasi mengenai calon nasabah. Secara teknis, misalnya, calon nasabah mampu membuat informasi keuangan yang memadai sehingga pihak bank lebih memahami kegiatan usahanya.

Edukasi juga bisa dalam hal tata kelola usaha sehingga makin layak disampaikan kepada pihak bank. Secara ringkas dapat dikatakan, esensi pendampingan sasaran antaranya adalah menjadikan calon nasabah layak berhubungan dengan bank dan sasaran akhirnya meningkatkan kemampuan dan kapasitas usahanya agar bisa berjalan secara berkesinambungan.

Kedua, pihak yang harus melakukan pendampingan. Pilihannya, pendampingan dapat dilakukan bank yang bersangkutan sebagai bagian dari kegiatan edukasi dan pemasaran serta pembinaan calon nasabah. Konsekuensinya, pihak bank harus menyediakan tenaga tambahan dalam kegiatan operasionalnya yang difokuskan untuk menangani pendampingan.

Selain bank, pendampingan bisa dilakukan oleh pihak independen dan profesional yang direkrut secara khusus oleh bank melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu. Para pengelolanya bisa dari kalangan akademisi ataupun praktisi yang berpengalaman. Agar tugas mereka dapat dinilai secara objektif, diperlukan key performace indicator (KPI) yang jelas dan terukur serta objektif. Dengan demikian, tidak semua pihak bisa menjadi tim pendampingan agar kualitas bisa tergaga dengan baik.

Program pendampingan bukanlah hal baru. Pendampingan atau technical assistance selalu ada dalam paket pinjaman antarpemerintah (G to G) pembiayaan hibah. Bahkan, ini sudah ada sejak zaman Kredit Bimas (Bimbingan Massal) pada 1968-1984 melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan penyuluh pertanian spesialis (PPS). Para PPL dan PPS aktif melakukan pendampingan terkait dengan cara bercocok tanam hingga pengelolaan pascapanen.

Tengok juga pengalaman program pendampingan yang dilaksanakan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) yang diprakarsai kerja sama antara Departemen Sosial (Depsos) dengan Bank Indonesia (BI). Praktiknya, KKMB tidak berjalan secara baik karena ketidakjelasan kepemilikan program pendampingan. Karena itu, esensi pendampingan harus ditujukan pada kepemilikannya yang jelas sehingga pendampingan bisa dirasakan dan dijalankan sebagai kewajiban dan bukan beban.

Seharusnya, untuk kredit usaha rakyat (KUR), objeknya bukan sekadar memberikan kemudahan dalam bentuk penyediaan jaminan. Lebih dari itu, harus disertai dengan program pendampingan agar calon nasabah makin pintar mengelola usahanya. Sebab, jika hanya disediakan penjaminan, sering kali terjadi moral hazard sehingga kualitas kreditnya cenderung buruk.

Sebelum menentukan pilihan, tentunya perlu dihitung secara cermat untung ruginya bagi bank karena menyangkut biaya yang mesti dikeluarkan. Hal yang harus diperhatikan adalah adanya status yang jelas terkait dengan kepemilikan program pendampingan agar dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Ibarat mengurusi anak yang selalu didampingi orang tuanya, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kasih sayang. Artinya keberpihakan kepada UMK harus dilandasi kasih sayang berupa niat yang tulus, tampa pamrih, apalagi dipamer-pamerkan. (*)

Penulis adalah praktisi dan pengamat perbankan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *