Headline, Perbankan

Pengawasan BPR Sebaiknya Diserahkan ke BPD

Pengawasan BPR sebaiknya dilakukan oleh bank lokal yang ada di sekitar BPR, yaitu BPD. Dulu pengawasan BPR dilakukan oleh BRI. Kristopo

Jakarta–Jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) yang masih lebih dari 1.700 membuat Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan terhadap BPR dengan ekstra waktu yang lebih.

BI pernah menghimbau kepada BPR yang dimiliki oleh satu grup untuk melakukan merger. Tujuannya agar jumlah BPR semakin sedikit, sehingga pengawasan BI terhadap BPR semakin mudah.

Namun, himbauan BI kepada BPR agar melakukan merger nampaknya belum diindahkan para pemilik BPR. Hal ini terlihat dari jumlah BPR yang masih banyak.

Pengamat Perbankan Krisna Wijaya mengatakan, agar pengawasan BPR di daerah-daerah berjalan efektif dan efisien, maka sebaiknya BI mencari kepanjangan dari BI sendiri untuk mengawasi BPR.

Misalnya, bank pembangunan daerah (BPD) di wilayah tersebut menjadi kepanjangan tangan dari BI untuk mengawasi BPR.

“Di dalam UU kepanjangan tangan dari BI untuk mengawasi BPR diperbolehkan,” kata Krisna kepada Infobanknews.com, seusai menjadi pembicara pada press conference Rating 120 Bank Versi Infobank, di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.

Krisna menambahkan, dulu, pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Karena, BRI ada di pelosok-pelosok pedesaan. “Kalau pengawasannya dilakukan oleh perbankan juga, kan sulit BPR melakukan kecurangan. Karena perbankan tahu apa saja kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan perbankan atau BPR,” jelasnya.

Jadi, lanjutnya, sebaiknya, pengawasan BPR dilakukan seperti dahulu lagi, seperti saat diawasi BRI. Tetapi, saat ini dilakukan oleh bank yang ada di lokal daerah tersebut, misalnya BPD. Namun, sanksi bagi BPR yang melakukan kecurangan tetap akan diberikan oleh BI. (*)

5 comments

  1. Saya sangat tidak setuju, karena saat ini BPR adalah pesaing BPD apalagi BPR milik pemerintah!!

  2. Saya kurang setuju apabila pengawasan BPR diserahkan kepada Bank lokal. Pangsa pasar BPR saat ini sebagian sudah dicaplok oleh bank umum disekitar BPR. Jika pengawasan dilakukan oleh Bank disekitar BPR,bukan tidak mungkin debitur maupun kreditur yang potensial dimiliki BPR,akan di rebut oleh Bank tersebut. Apakah bapak krisna Wijaya sudah melihat sampai sejauh itu dalam mengemukakan pendapat diatas…???…trims

  3. Akan lebih fair BPR diaudit oleh BI, klo Bank Daerah tidak tepat krn saat ini persaingan BPR dengan Bank Umum sedemikian keras, apalagi klo indikasi kecurangan apakah selalu dilakukan oleh BPR, sementara Bank Umum tidak curang ? belum tentu juga.
    Klo BI sudah tidak diperkenankan periksa BPR ya diserahkan OJK aja atau lembaga yg ditunjuk asal independen dan tidak ada berkepentingan.

  4. Fungsi pengawasan kinerja BPR diserahkan ke BPD? Hmm, realitasnya dinamika BPR di daerah sekarang justru berkompetisi dengan BPD. Lagian, akan jadi repot kalo kinerja BPRnya lebih baik dari BPD pengawas…pengawasan pembelajaran jadinya…

  5. pak krisna….mohon komentarnya….saya juga minta tolong jangan sepelekan peran BPR dalam membangun perekonomian daerah…..karena pangsa pasar BPR sekarang sudah dilirik oleh bank umum, hal ini menunjukkan kinerja BPR juga baik…bahkan bisa lebih baik dari BPD dalam hal penghimpunan dana, pelayanan nasabah maupun pemberian kredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *