Analisis, Headline

Pentingnya Kebijakan Anti-Fraud

Setiap orang berpeluang melakukan fraud. Sudah saatnya, bank memiliki kebijakan anti-fraud. Fraud akan semakin merajarela jika tidak ada alat pengaman yang memadai untuk mencegahnya. Tedy Fardiansyah Idris

Bank Negara Indonesia (BNI), PermataBank, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN) adalah sederetan bank yang pernah mengalami kerugian karena fraud (penipuan) hanya dalam dua tahun (2003-2004). Menyeramkan! Seakan, bank-bank lain tinggal menunggu giliran banknya kebobolan.

Jangan pesimistis. Justru, sebaliknya. Kasus demi kasus yang menimpa bank-bank di atas semestinya dijadikan pijakan bagi bank-bank lokal untuk sungguh-sungguh memerangi fraud.

Seperti diketahui, selain orang dalam bank, kasus-kasus yang terjadi pada bank-bank di atas melibatkan orang luar bank. Dan, semua kasus yang menerpa bank-bank tersebut bisa dikategorikan sebagai occupational fraud. Artinya, fraud yang dilakukan karena adanya keterlibatan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu di dalam perusahaan untuk memperkaya diri dengan cara penggelapan atau penyalahgunaan aset atau sumber daya perusahaan.

Occupational fraud pada intinya terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut. Satu, penggelapan (clandestine). Dua, melanggar tugas dan tanggung jawab (fiduciary duties) kepada perusahaan. Tiga, sengaja melakukan kecurangan untuk kepentingan sendiri (karyawan) dan membebankan biaya pada perusahaan untuk keperluan pribadi.

Occupational fraud bisa dikategorikan menjadi tiga bagian utama. Pertama, asset miss-appropriations, yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan, misalnya pencurian uang kas (skimming-larceny) atau inventaris perusahaan (inventory) dan penipuan terhadap pengeluaran perusahaan (fraudulent disbursement).

Kedua, corruption. Pelaku menggunakan pengaruhnya dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dan bukan untuk keuntungan pemilik perusahaan atau yang berhak, misalnya menerima suap dan terlibat dalam benturan kepentingan. Tiga, fraudulent statement, yaitu penyusunan laporan keuangan secara tidak benar (overstating revenues, understating liabilities or expenses).

Berdasarkan hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners pada 2004 (2004 Report to The Nation on Occupational Fraud & Abuse) yang dilakukan terhadap 500-an kasus fraud terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) pada 2003, kerugian total akibat fraud mencapai US$660 miliar atau mengalami peningkatan US$60 miliar jika dibandingkan dengan total kerugian pada 2002. Asset miss-appropriations menduduki peringkat pertama berdasarkan banyaknya kasus, disusul corruption dan fraudulent statement. Sementara, industri perbankan menduduki peringkat kedua dari 15 klasifikasi industri.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah statistik para pelaku occupational fraud tersebut, seperti terlihat pada tabel.

KETERANGAN 2004

(% dari total 508 kasus)

JUMLAH KERUGIAN
(MEDIAN LOSS)
  • Posisi
Employee (67.8%) US$62,000
Manager (34%) US$140,000
Executive/owner (12.4%) US$900,000
  • Penghasilan per Tahun
< US$55,000 (51.2%) US$47,000
US$55,000-US$99,000 (28.5%) US$135,500
US$100,000-US$149,999  (11.2%) US$429,000
US$150,000-US$199,000 (4.4%) US$200,000
>US$200,000-US$499,999 (3.6%) US$1,000,000
>US$500,000 (1.1%) US$2,010,000
  • Jenis Kelamin
Pria = 52.9% US$160,000
Wanita = 47.1% US$60,000
  • Usia
<26 th  = 5.9% US$18,000
26 th-30 th  = 10.7% US$25,000
31-35 th = 18% US$75,000
36-40 th = 16.2% US$80,000
41-50 th = 32% US$173,000
51-60 th = 15.1% US$250,000
>  60 th  = 2.0% US$527,000
  • Pendidikan
<SMU = 49.5% US$50,000
S1 = 41.5% US$150,000
S2 = 9.1% US$325,000
  • Jumlah Pelaku
Sendirian = 65.1% US$58,500
> 2 orang = 34.9% US$200,000
  • Lama Bekerja
<1 th = 6.7% US$26,000
1-2 th = 20% US$50,000
3-5 th = 27.0% US$98,000
6-10 th = 22.8% US$120,000
> 10 th = 23.5% US$171,000
  • Pengalaman Melakukan Kejahatan
Tidak pernah dihukum = 82.9%
Pernah dihukum = 11.6%
Pernah dituntut tanpa hukuman = 5.5%

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners pada 2004 (2004 Report to The Nation on Occupational Fraud & Abuse), diolah.

Berdasarkan statistik data di atas, karyawan adalah pelaku terbanyak dari fraud yang terjadi. Walaupun kasus yang melibatkan eksekutif adalah yang paling sedikit, kerugian yang ditimbulkan adalah yang paling besar. Pendek kata, semakin tinggi posisi seseorang di dalam perusahaan, kerugian yang ditimbulkan semakin besar.

Semakin kecil pendapatan, tenyata berhubungan positif terhadap banyaknya kasus fraud yang terjadi. Tetapi, justru, kerugian terbesar disebabkan oleh pelaku dengan penghasilan per tahun tertinggi. Hal ini tentu berhubungan positif dengan posisi pelaku tersebut.

Ternyata, pelaku fraud lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Walaupun kebanyakan pelaku berpendidikan sekolah menengah umum (SMU), kerugian terbesar justru disebabkan oleh pelaku yang berpendidikan strata dua (S2). Walaupun, kebanyakan fraud dilakukan sendirian, kolusi antarkaryawan terbukti menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Lebih jauh, semakin lama masa kerja personel, berhubungan positif dengan banyaknya kasus fraud yang terjadi. Begitu juga dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Dan, rata-rata pelaku fraud ternyata belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan.

Hasil temuan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran kalangan perbankan dalam usaha mencegah terjadinya fraud. Yang jelas, bos maupun karyawan, tua maupun muda, S2 maupun SMU, laki-laki maupun perempuan, berkelompok maupun sendirian, pekerja lama maupun pekerja baru, semua berpotensi melakukan fraud. Dengan kata lain, bank akan selalu rentan terhadap fraud yang dilakukan personelnya sendiri.

Jika diselami lebih dalam, ternyata, fraud biasanya dilakukan oleh para pelaku yang  cerdas dan tertantang oleh kecanggihan sebuah sistem atau bosan dengan pekerjaan rutin; egois dan merasa paling berjasa serta iri atau kesal melihat pimpinan yang dianggapnya “bodoh” dan tidak punya jasa; selalu mau tahu (inquisitive) dan mencoba-coba melakukan fraud ketika mengetahui adanya kelamahan pada sebuah sistem; suka melakukan hal-hal yang spekulatif; suka melanggar aturan karena merasa paling benar; rajin (yang datang paling pagi dan pulang paling malam serta jarang ambil cuti); mengalami kesulitan keuangan yang besar karena judi, narkotik atau sakit kronis; memiliki pola hidup boros dan serakah; takut miskin terutama mendekati pensiun; suka mengeluh atau menggerutu dan protes; dan sebagainya.

Tapi, sudahlah karena tidak akan ada habisnya jika kita bicara mengenai para pelaku fraud yang memang terkesan unik dan sering kali bertolak belakang dengan persepsi kita terhadap mereka. Justru, jangan ditunda lagi. Sudah saatnya, bank-bank kita serius 100% untuk memerangi fraud. Dengan harapan bisa mengurangi kasus fraud yang sangat merugikan banyak pihak, yang lebih jauh memiliki potensi menghambat fungsi intermediari dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Satu hal yang pasti, fraud bisa terjadi jika ada pelaku yang termotivasi oleh tekanan, bujukan, tantangan ataupun kesempatan untuk menyajikan fakta atau peristiwa (event) penting secara tidak benar. Dan, yang lebih penting dicermati, fraud akan semakin merajarela jika tidak ada alat pengaman yang memadai untuk mencegahnya.

Pendek kata, bank harus menciptakan seperangkat rintangan dasar, baik rintangan fisik, logika, dan rintangan prosedural agar calon pelaku ciut nyalinya untuk melakukan fraud. Di samping itu, bank setidaknya bisa menciptakan jalur pelaporan yang sifatnya rahasia dan juga menyediakan hotlines bagi pegawai untuk memberikan tips (pengaduan).

Yang tak kalah penting, petinggi bank harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang  positif demi memitigasi potensi terjadinya fraud. Intinya, faktor-faktor yang bisa memicu terjadi fraud, seperti tidak adanya pengakuan atau umpan balik yang selalu negatif dari atasan terhadap kinerja personel, adanya rasa diperlakukan tidak adil di dalam bank, rendahnya kesetiaan dan rasa kepemilikan terhadap perusahaan, adanya rasa takut untuk menyampaikan berita buruk kepada atasan, kompensasi personel yang tidak kompetitif, kurangnya kesempatan personel untuk mendapatkan promosi, ketidakjelasan mengenai tanggung jawab secara organisasi, dan rendahnya praktik-praktik komunikasi di dalam bank haruslah dihabisi sampai mati demi terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan positif.

Terakhir, tetapi sangatlah penting, bank sudah seharusnya memiliki kebijakan anti-fraud yang lengkap dan dilaksanakan dengan sungguh-sunguh serta sanksi yang tegas bagi para pelanggar-pelanggarnya tanpa pandang bulu. (*)

Penulis adalah akademisi, praktisi, dan pengamat keuangan.

One comment

  1. Pingback: Bank, mana Strategi Antifraud mu ? | Ekonomi Modern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *