Headline, Keuangan

Soal BPJS, 8 Prinsip Tranformasi Pemerintah Disulap DPR Jadi 8 Pokok Pikiran

Pemerintah mengalah. 8 prinsip yang dibawa akhirnya dianggap sebagai 8 pokok pikiran selama masa perdebatan kurang lebih 3 jam. Apa saja 8 prinsip tersebut? Dwitya Putra

Jakarta–Sidang Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) antara Panitia Khusus (Pansus) BPJS dengan pemerintah berjalan alot. Kondisi tersebut dapat dilihat dari awal mulainya sidang ini dilakukan tadi malam, 14 Juli 2011.

Hal tersebut terjadi setelah pemerintah yang diwakilkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution membawa 8 prinsip tandingan baru dalam rapat kerja ini. Padahal, sebelumnya pada 5 Juli pemerintah dan panitia kerja (Panja) telah menyepakati 7 prinsip transformasi BPJS.

“Sepakat atau tidak sepakat, dalam laporan Panja ini hasil kita. Tidak bisa lagi menanyakan pemerintah sepakat kerja bersama. Karena ini kerja sama DPR dan pemerintah, termasuk poin kedua transformasi yang disepakati 5 juli 2011,” kata Anggota DPR RI Komisi IX dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka yang sewot dengan pemerintah.

Sontak dalam masalah ini mengundang banyak pertanyaan, mengapa kesepakatan sebelumnya diperdebatkan kembali dengan adanya prinsip baru versi pemerintah.

Kondisi ini sendiri tidak dapat diterima oleh Pansus, karena pemerintah masih bersih keras dengan apa yang di bawanya. Setelah berdebat lebih dari 3 jam, dan mengingat waktu semakin malam. Mulia Nasution akhirnya setuju dan mengatakan 8 butir dari pemerintah itu bukan prinsip transformasi melainkan hanya pokok pikiran. “Baik ini hanya pokok pikiran, namun harus tetap dimasukan dalam poin ke 2 G,” kelit Mulya, seraya tak mau dihilangkan 8 pokok pikiran tersebut.

Adapun 7 prinsip transformasi BPJS hasil Panja dan 8 prinsip tandingan versi pemerintah yang menjadi perdebatan dalam rapat Pansus BPJS di Gedung DPR, Senayan, tadi malam antara lain:

7 Prinsip Transformasi BPJS Hasil Panja

1. Tidak boleh ada PHK dan tidak boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan keempat BUMN (PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri dan PT Taspen).

2. Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4 BUMN.

3. Tidak boleh ada program terhadap peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan terhadap peserta lama tidak terhenti.

4. Satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program.

5.Pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS 1 (Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian) dan BPJS 2 (Pensiun dan Hari Tua) dengan batasan paling lambat 24 bulan.

6. Ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan 8 Prinsip Transformasi BPJS Versi Pemerintah yakni:

1. Keempat BUMN tetap ada dan menyelenggarakan program jaminan sebagaimana adanya saat ini.

2. Tahap pertama, diselenggarakan jaminan kesehatan oleh BPJS 1 untuk semua orang yang bukan peserta PT Askes dan PT Jamsostek.

3. PT Askes dan PT Jamsostek akan menyelenggarakan program jaminan bagi yang sudah menjadi peserta mereka dengan pola manfaat dan iuran yang sekurang-kurangnya sama dengan yang diselenggarakan BPJS 1.

4. PT Jamsostek dan PT Askes tidak akan menerima peserta baru jaminan kesehatan dasar.

5. PT Jamsostek dan PT Askes dapat mengalihkan penyelenggaraan programnya (jaminan kesehatan) kepada BPJS 1 dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tapi tidak perlu diatur jangka waktu pengalihannya.

6. Pentahapan penyelenggaraan program jaminan SJSN yang lain akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan tergantung pada kemampuan keuangan negara.

7. PT Jamsostek dan PT Askes akan sebanyak-banyaknya mengadopsi prinsip-prinsip SJSN (termasuk prinsip nirlaba).

8. Dalam jangka waktu 10 tahun proses transformasi telah selesai dilakukan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *