Analisis

Negara dan Perusahaan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perusahaan dan negara pada dasarnya saling “membutuhkan”. Dalam konteks yang positif, pengertian saling membutuhkan itu akan bermakna apabila hasil akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Krisna Wijaya

Pada 2000 Institute for Policy Studies menyampaikan laporan mengenai perbandingan antara penjualan perusahaan swasta dan produk domestik bruto (PDB) suatu negara (Ian Bremmer, 2010). Disebutkan bahwa penjualan General Motor lebih besar daripada PDB Denmark. Penjualan Daimler/Chrisler lebih besar daripada PDB Polandia, Wallmart lebih besar daripada Israel, Sony lebih besar daripada PDB Pakistan, dan Mitsubishi Corp lebih besar daripada Indonesia.

Kenyataan tersebut menarik. Meskipun membandingkannya tidak tepat, indikasinya jelas. Perusahaan-perusahaan umumnya (swasta khususnya) bertumbuh secara signifikan dibandingkan dengan PDB suatu negara.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2008 mengenai investasi perusahaan swasta menjelaskan bahwa jumlah perusahaan multinasional, yang pada 1970 sebanyak 7.250 perusahaan, meningkat drastis  menjadi 60.000 perusahaan pada 2008.

Dengan fenomena itu, Ian Bremmer (2010) mengutip sebuah laporan yang menyatakan bahwa pada 2006 dengan 100 perusahaan multinasional saja telah menguasai sepertiga output ekonomi dunia dan sekitar dua pertiga total perdagangan dunia.

Apa yang menarik dari fenomena tersebut? Apa pun sudut pandangnya, yang pasti perusahaan swasta khususnya jadi makin besar peranan dan pengaruhnya. Pertanyaannya, mengapa perusahaan bisa menjadi sedemikian besar? Jawaban yang rasional, tentu hal tersebut tidak mungkin kalau tanpa adanya peran pemerintah.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perusahaan dan negara pada dasarnya saling “membutuhkan”. Dalam konteks yang positif, pengertian saling membutuhkan itu akan bermakna apabila hasil akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, akan  menjadi negatif apabila yang terjadi hanya menguntungkan individunya.

Memang sulit dihindari dan sulit membuktikan apakah yang terjadi itu berupa hubungan kepentingan yang positif atau sebaliknya. Dalam praktiknya, sangat memungkinkan selalu ada tawaran “godaan” dan kesempatan untuk “tergoda”.

Ironisnya, justru manakala perusahaan-perusahaan swasta besar itu mengalami masalah, bukan pemilik dan manajemennya saja yang bertanggung jawab, melainkan juga pemerintah. Sebab, dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, pada akhirnya pemerintah juga yang harus menanggung beban.

Dalam setiap krisis keuangan, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah untuk dan atas nama negara yang harus ikut menanggung bebannya. Pengertian negara tentu tidak sebatas eksekutif karena bagaimanapun juga dalam setiap tindakan yang menyangkut keuangan negara harus melibatkan pihak legislatif dalam bentuk persetujuan.

Dalam beberapa kasus, ada negara yang bertindak tegas terhadap pemilik dan pengurus perusahaan-perusahaan swasta besar yang bermasalah. Namun, tak jarang pula negara yang benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Masalah “tidak berdaya” ini masih banyak diperdebatkan. Ketidakberdayaan itu karena ketidaktahuan atau memang disengaja.

Ketika para pemilik dan manajemen perusahaan hanya bisa pasrah, suka tidak suka dan mau tidak mau pemerintah harus bertindak melakukan penyelamatan. Dengan adanya hubungan pengusaha dan pemerintah, pertanyaannya menjadi siapa memanfaatkan siapa?

Banyak bukti, kebangkrutan suatu perusahaan swasta besar tidak serta-merta membangkrutkan pemiliknya. Kebangkrutan secara ekonomi suatu negara juga tidak diikuti dengan miskinnya para penguasa dan pengusaha. Celakanya, di lain pihak pemerintah menanggung beban karena harus mengatasinya.

Dalam kondisi seperti itu, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan peran utamanya, yaitu melindungi hak dan kesejahteraan individu. Tanpa disadari, apa yang disebut dengan mekanisme pasar menjadi “mati” karena tidak semua perusahaan dan pengusahanya mempunyai akses yang sama ke pusat kekuasaan.

Membesarnya perusahaan swasta dengan hubungan khusus terhadap penguasa tanpa disadari “memandulkan” potensi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (MKM), yang pada umumnya tidak memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan.

Jargon keberpihakan kepada pelaku usaha MKM pun hanya menjadi simbol karena selalu diwujudkan dalam bentuk laporan semata dan sekadar ikon lantaran selalu menjadi topik wajib untuk meningkatkan daya tarik.

Mudah-mudahan saja model hubungan pengusaha dengan pemerintah yang berdampak negatif tidak terjadi lagi di Indonesia. Kalau masih tetap ada, makna reformasi hanyalah kiasan. Kata reformasi menjadi keramat untuk dinyatakan dalam berbagai kesempatan, tapi bukan untuk dilaksanakan. (*)

Penulis adalah praktisi dan pengamat perbankan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *