Headline, Perbankan

Perbanas: Perubahan Aturan Kepemilikan Saham Mayoritas Bisa Kontroversial

Upaya bank sentral meningkatkan praktik good corporate governance melalui penerapan pembatasan kepemilikan saham mayoritas oleh satu pihak, dinilai Perbanas bisa membuat citra Indonesia menjadi miring di mata dunia. Kalau pun harus diterapkan, aturan tersebut tidak bisa berlaku surut. Paulus Yoga

Jakarta–Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) keberatan bila Bank Indonesia (BI) jadi menetapkan aturan pembatasan kepemilikan saham mayoritas oleh satu pihak, karena akan membuat Indonesia terlihat tidak konsisten dalam menerapkan aturan.

“Itu secara internasional, kita dikenal sebagai negara yang membolehkan kepemilikan saham sampai 95%, kalau diubah itu bisa kontroversial,” tukas Ketua Perbanas Sigit Pramono, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2011.

Menurutnya, alasan BI dengan menetapkan aturan tersebut untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bisa dilakukan dengan cara lain, seperti meningkatkan jumlah bank yang go public, pun meningkatkan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon pemilik bank.

“Kalau memiliki track record (rekam jejak) jelek ya jangan, kaya Century itu. Tapi ya itu tadi, aturannya kan sudah ada, dan saringannya kan sudah di BI. Justru kan dari situ saja sudah bisa disortir untuk pemilik sahamnya,” tandasnya.

Kendati demikian, Perbanas tetap patuh dengan segala keputusan bank sentral selaku otoritas perbankan di Tanah Air, yang saat ini sedang mematangkan aturan tersebut. Namun, andaikata aturan pembatasan kepemilikan saham mayoritas tersebut jadi dilakukan, ada baiknya tidak berlaku surut.

“Itu aturan tidak bisa berlaku surut, itu kalau begitu jadi tidak adil. Itu tidak market friendly kalau berlaku surut,” pungkas Sigit. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *