Headline, Perbankan

BI Dorong Perbankan Mitigasi Risiko Fraud

Dalam menjaga kegiatan usaha perbankan tetap dalam koridor dan ketentuan yang berlaku, yang utamanya dibuat untuk menjaga dan melindungi dana nasabah dari risiko terjadinya fraud, Bank Indonesia resmi mengeluarkan Surat Edaran Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur industri perbankan untuk lebih awas dalam mengendus kemungkinan-kemungkinan terjadinya fraud dalam sistem mereka. Aturan tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

“Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko fraud serta didukung sumber daya yang memadai,” tutur Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad, kepada wartawan di Jakarta, Senin 12 Desember 2011.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, yang mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.

“Strategi anti fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud,” imbuh Muliaman.

Berikut empat pilar penerapan sistem pengendalian fraud:

- Pencegahan. Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud, yang mencakup anti fraud awareness, know your employee. identifikasi kerawanan, dan

- Deteksi. Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.

- Investigasi, Pelaporan dan Sanksi. Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

- Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta mekanisme tindak lanjut.

“Dalam rangka memantau penerapan strategi anti fraud, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat enam bulan setelah berlakunya surat edaran ini,” tandas Muliaman.

Ia menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Adapun denda tersebut paling rendah berupa sanksi administratif senilai Rp50 juta rupiah dan paling berat pencabutan kegiatan usaha bank. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *