Moneter dan Fiskal

Pemerintah Susun 3 Langkah Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan

Penerapan PUSAP akan memperkuat komitmen bersama untuk menyukseskan penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, serta penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

Jakarta–Pada 23 Desember 2011 lalu, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK 238 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) sebagai tindak lanjut PP nomor 71 tahun 2010. Kementerian Keuangan kemudian melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional melalui 3 langkah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto saat sosialisasi PUSAP di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2012, seperti dikutip dari website Kementerian Keuangan.

Langkah pertama adalah exercise konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 dan 2009.

“Upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta permasalahan yang ada sehingga dapat disusun kebijakan konsolidasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ada,” jelas Agus.

Selanjutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan PUSAP. “Diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional,” katanya.

Terakhir, belajar pada negara yang telah menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah dalam mencari best practice. Dalam hal ini, pemerintah RI telah bekerja sama dengan Department of Finance and Deregulation (DOFAD) Australia melalui program Government Partnership Fund–Australia Indonesia Partnership sejak 2007.

Agus berharap, penerapan PUSAP akan memperkuat komitmen bersama untuk menyukseskan penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, serta penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

“Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *