Analisis, Headline

Otoritas Jasa Keuangan (‘Kekeluargaan’)

Ada tugas menantang bagi DK OJK, baik dalam konteks sebagai kepala “keluarga” maupun pribadi. Pilihannya bisa menjunjung profesionalisme atau “kekeluargaan” yang profesional atau bisa “kekeluargaan”-nya saja. Krisna Wijaya

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah final dan tidak ada lagi relevansinya untuk membicarakan pro dan kontra atas keberadaannya. Panitia seleksi dewan komisioner (DK) OJK sudah bekerja dengan jadwal yang superketat dan pastinya melelahkan. Sekalipun kaliber integritas panitia seleksi tidak perlu diragukan, sangatlah wajar kalau tetap ada kritikan kepada panitia seleksi. Justru kalau ada kritikan itu bagian dari rasa memiliki.

Layaknya sebuah lembaga baru, iklan OJK yang sering didengar adalah sebagai lembaga yang sangat strategis, berkekuasaan (powerfull), terhormat, dan—barangkali bisa juga ditambahkan—ditakuti. Seperti diketahui, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sekaligus memberikan sanksi, bahkan mencabut izin usaha terhadap semua lembaga keuangan.

Meskipun belum tentu benar, ada yang beranggapan, jangan-jangan daya tarik tersebut yang menyebabkan jumlah pelamarnya mencapai 290 orang. Rasio yang dibutuhkan dan membutuhkan sangat besar karena yang diperlukan hanya tujuh anggota DK dari yang melamar dan ditambah dua anggota ex officio yang berasal dari Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Di lain pihak, daya tarik tersebut bisa sebaliknya, bagi pihak tertentu justru dihindari karena begitu besar beban tugasnya. Bisa saja bagi yang tidak tertarik melamar justru dianggap pengecut, tidak punya nyali, ataupun tidak mau “berkorban” demi sesuatu yang sangat penting. Juga, dapat diartikan bagi kalangan yang tidak berminat justru dijadikan bagian rasa bersyukur bagi yang berminat karena mengurangi persaingan.

Terlalu dini jika kita bersikap pesimistis juga optimistis apakah keberadaan OJK akan sesuai dengan harapan. Lebih baik kita tebarkan semangat optimisme agar OJK benar-benar menjadi kenyataan bahwa Indonesia akan memiliki lembaga pengawasan yang terintegrasi. Sehingga, stabilitas sistem keuangan selalu terjaga dengan baik. Dalam kaitan menuju tahapan itu, ada beberapa catatan yang barangkali bisa dijadikan renungan.

Antara lain, satu, apakah kebaruan sekaligus kekhasan OJK adalah terpusatnya pengawasan lembaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk dana pensiun? Kalau itu yang diinginkan, dapat diibaratkan sebuah “keluarga”, dan “anak-anaknya” berada dalam sebuah rumah sehingga mudah diawasi.

Analogi dalam sebuah keluarga, salah satu keberhasilan mengelolanya adalah adanya acuan (role model) orang tuanya. Dalam kasus OJK, tentu yang akan jadi acuan adalah siapa yang menjadi DK OJK. Masyarakat Indonesia suka tidak suka masih paternalistis. Atasan selalu menjadi acuan segala hal, mulai dari sikap dan perilaku, gaya kepemimpinan, kebiasaan-kebiasaan, sampai dengan—maaf—apakah sang istri ikut berperan atau tidak. Jadi, figur DK OJK menjadi teramat penting dalam menentukan keberhasilan keberadaan OJK.

Yang juga tidak bisa dihindari adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut “kekeluargaan” dalam arti positif. Sudah lazim bahwa setiap persoalan kalau bisa diselesaikan secara musyawarah dan/atau “kekeluargaan”. Apalagi, OJK jelas-jelas lembaga yang tidak bebas dari unsur politik.

Bukan hanya karena DK OJK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan karena keberadaan OJK sebagai bagian dari sistem kelembagaan akan selalu bersinggungan dengan politik. Itu tidak salah, tapi sejak awal semua pihak harus ingat.

Konsekuensinya tentu para DK OJK bukan hanya bisa bekerja secara profesional, melainkan juga harus mampu membina dan melakukan komunikasi yang santun, sabar, dan elegan dengan politik dalam arti luas. Lebih dari itu, DK OJK dan jajarannya juga harus sejak awal menerima kaidah “kekeluargaan” dalam arti positif.

Itulah barangkali bagian tugas yang berat sekaligus menantang bagi DK OJK, baik dalam konteks sebagai kepala “keluarga” maupun pribadi. Mana yang akan dominan dipilih, apakah sikap profesionalismenya saja, sikap “kekeluargaannya” saja, atau mungkin sikap “kekeluargaan” yang profesional.

Masalah “kekeluargaan” dalam arti positif menjadi penting karena praktik pengawasan tidak lain adalah interaksi orang per orang. Dalam praktiknya, selalu ada judgment atas temuan karena memang selalu ada area abu-abu (gray area) serta cara berpikir yang berkaitan dengan interpretasi. Temuan pengawasan tidak selalu bisa dengan pendekatan hitam putih. Selalu ada deviasi karena sifat dan ciri lembaga keuangan yang dinamis.

Dalam konteks perbedaan interpretasi selalu dilakukan dialog intensif untuk menemukan titik temu yang bisa disepakati kedua belah pihak. Dalam praktiknya, tidak jarang hasil suatu pemeriksaan diakhiri dengan pernyataan sepakat untuk tidak sepakat. Karena adanya interaksi itulah, diperlukan pendekatan dan penjelasan yang terkadang termasuk kategori penyelesaian secara musyawarah dan “kekeluargaan”.

Dua, berkaitan dengan apa yang akan dijadikan nilai tambah OJK dibandingkan dengan sebelum adanya OJK. Apakah akan menjawab hipotetis bahwa lembaga pengawasan yang ada tidak atau belum efektif sehingga diperlukan OJK? Analogi dari pertanyaan tersebut adalah apakah akan ada pembaruan dalam masalah “kekeluargaan” dalam implementasinya.

Sesekali kita tidak boleh berpraduga kalau penyelesaian secara “kekeluargaan” konotasinya selalu negatif. Kalau dilaksanakan dengan benar, hasilnya juga akan baik. Jadi, konotasi yang benar itu bisa dimulai apakah penilaian dan pemilihannya ada pertimbangan “kekeluargaan” dalam arti positif. Misalnya, adanya penilaian subjektivitas (dan selalu ada), tetapi demi kepentingan yang lebih besar harus dilakukan. Tinggal menjelaskan saja dengan baik, apa yang dimaksud dengan kepentingan yang lebih besar.

Atas dasar hal itu, wajar sekali kalau dalam proses pemilihan apakah DK OJK dan/atau para pegawai OJK tetap akan berlaku tak kenal maka tidak sayang. Makna “dikenal” selalu ada unsur subjektivitasnya, sementara makna “tak sayang” ada unsur “kekeluargaannya”.

Apa pun putusannya, harus dihormati sepanjang tidak terlalu mencolok dan ada alasan rasionalnya, sekalipun sedikit. Jangan sampai hanya karena dia “keluarga”, saya dan/atau dia sudah seperti “keluarga” saya, dia akan memerhatikan “keluarga” saya dan alasan lainnya yang tidak rasional sama sekali.

Memang, kuncinya terletak pada pengertian dan pemahaman apa itu alasan yang rasional. Namun, jauh-jauh hari kita pun jangan terlalu ideal kalau alasan rasional juga tetap mengandung subjektivitas. Sebab, selain tidak mungkin, juga karena tidak terbiasa menggunakan alasan rasional dengan menggunakan kaidah bahwa manusia itu selalu dalam ketidaksempurnaan.

Berdasarkan kedua hal tersebut, kalau saja unsur yang berkaitan dengan terminologi “kekeluargaan” ada nuansa kebaruannya—di mana unsur subjektivitasnya tidak dominan—maka rasa-rasanya ada alasan yang optimistis bahwa OJK akan memberikan nilai tambah.

Oleh sebab itu, sekali lagi kita jangan terpancing berpikiran negatif mengenai makna “kekeluargaan” karena dalam keseharian juga kita praktikkan bersama. Kita pun harus terbiasa bahwa makna “kekeluargaan” yang adil dan transparan tetap ada subjektivitasnya. (*)

Penulis adalah praktisi dan pengamat perbankan.

One comment

  1. Pemilihan anggota ojk penuh dg ketidakobyektifan, dikatakan demikian krn selain tdk transparan, anggota ojk yg dipilih juga berdasarkan kedekatan dg pejabat berwenang. Apalagi info nya anggota ojk tsb banyak yg dipilih dari banknya turunan menkeu. Emang para direksi/pajabat bank mandiri itu lebih hebat dari direksi bank bumn yg lainnya. Menurut sy masih banyak direksi bank bumn diluar mandiri yg hebat dan berkualitas serta profedional. Menkeu selaku pejabat yg diberikan kewenangan utk itu terlalu menganggap enteng para direksi bumn diluar bank mandiri. Para direksi diluar mandiri itu banyak pinter dn profesional dan berkualitas. Arogansi menkeu sangat tanpak jelas sekali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *