Headline, Moneter dan Fiskal

Asumsi Ekonomi Makro 2013 Masih Moderat

Pemerintah perlu memanfaatkan secara sungguh-sungguh besarnya potensi ekonomi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rully Ferdian

Jakarta–Secara umum penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan pemerintah masih sangat moderat dan membutuhkan peningkatan terobosan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

“Dalam kerangka ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diasumsikan berada dalam rentang 6,8-7,2%. Jika terealisasi, pertumbuhan ekonomi ini adalah yang paling besar dalam lima tahun terakhir. Secara sederhana kondisi ini memperlihatkan adanya optimisme pemerintah tentang perbaikan ekonomi nasional”, ujar Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2012.

Tetapi, menurut Kemal, Fraksi PKS memandang jika tidak ada langkah-langkah terobosan pemerintah yang lebih strategis, maka realisasi target akan sulit dicapai. Untuk itu pemerintah perlu memanfaatkan secara sungguh-sungguh besarnya potensi ekonomi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hal ini menggingat, berdasarkan sisi permintaan, pasar domestik masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi selalu di atas level 60%. Tetapi sayangnya kondisi ini secara umum masih lebih bersifat autopilot, hanya mengandalkan konsumsi masyarakat yang tetap dapat tumbuh walaupun pemerintah tidak melakukan kebijakan ekonomi yang signifikan”, tegas Kemal.

Artinya, dalam penjelasanya, pemerintah masih belum mengoptimalkan dua komponen domestik lainnya, yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) dan konsumsi modal pemerintah yang masing-masing hanya memberi kontribusi sekitar 8,8% dan 3,2% pada 2011 lalu.

“Padahal dua komponen ini jelas memiliki nilai tambah yang lebih banyak terutama dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan”, lanjut Keamal.

Sementara itu, terkait dengan dua komponen permintaan lainnya yaitu, ekspor dan impor, pemerintah cenderung hanya menyandarkan pada situasi pasar internasional dan belum mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih kuat.

“Karena itu Fraksi PKS memandang, dalam kebijakan ekspor, pembangunan industri nasional harus diprioritaskan lebih dulu untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah juga harus memfokuskan kebijakan pada peningkatan kemampuan industri nasional untuk memenuhi permintaan domestik, khususnya pangan, sehingga tercapai kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor”, paparnya.

Kemal menambahkan, ketika industri nasional telah mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, maka daya saing akan dapat terbentuk sehingga pada tahapan selanjutnya dapat lebih kompetitif di pasar internasional tanpa terlalu tergantung pada fluktuasi ekonomi internasional.

Sedangkan berdasarkan sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung bertumpu pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat non tradable seperti sektor komunikasi, jasa, keuangan, serta hotel dan restoran. Sedangkan sektor tradable, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan, belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal ketiga sektor tersebut bersifat padat karya dan merupakan kontributor terbesar perekonomian.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk semakin serius menunjukkan keberpihakan pada upaya mengoptimalkan pasar domestik melalui peningkataan belanja modal dan investasi terutama pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan nasional. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata, meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan”, tandas Kemal. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *