Analisis, Headline

Limpahan Kredit di Tengah Ketimpangan Sosial

Kredit yang melimpah dengan cepat perlu dicermati, apalagi pemberian kredit perbankan lebih memberi peluang bagi kelompok masyarakat berada. Bagaimana prospek ekonomi Indonesia yang katanya nyaman? Djamester Simarmata

Dalam waktu singkat, penulis menemukan dua artikel dari lembaga berkuasa dunia di bidang moneter dan perbankan, Bank for International Settlement (BIS) dan International Monetary Fund (IMF). Kedua artikel tersebut mempertanyakan kelayakan pertumbuhan kredit yang sedemikian tinggi di dunia, tapi bermuara pada dampaknya terhadap kawasan Asia.

Dengan membaca buku sejarah krisis Charles Kindleberger dan juga tokoh peramal krisis 2008, Nouriel Roubini, diperoleh informasi bahwa sebelum hampir semua krisis finansial, ditemukan kredit berlimpah di tiap negara. Kondisi seperti itu terjadi baru-baru ini di Amerika Serikat (AS) pada 2008. Terjadi juga di Indonesia sebelum krisis 1997 dan di Jepang sebelum double crises pada 1990.

Menurut laporan bagian penelitian Bank ANZ, diperoleh grafik perjalanan besaran suku bunga, baik koridor, BI Rate, maupun Jakarta Interbank Offered Rate (Jibor). Semuanya menunjukkan tren penurunan sejak Februari tahun lalu. Policy BI Rate terbukukan sekitar 6.0%, menurun dari rata-rata 6,7% pada tahun lalu.

Data pemberian kredit dari publikasi Bank Indonesia (BI) memang mengiyakan peningkatan kredit 2011, dengan laju tahunan 24,4%, naik dari rata-rata tujuh tahun sebelumnya sebesar 22% dan tahun sebelumnya (2010) yang sekitar 19%. Ini kelihatannya yang menjadi kerisauan dua lembaga besar itu dalam contoh Indonesia. Pertumbuhan 24,4% pada 2011 tak spektakuler, tapi penurunan suku bunga langsung mendapat respons peningkatan kredit.

Hal Apa Saja yang Perlu Diwaspadai

Sejak akhir 2006, harga properti di Indonesia terus mengalami peningkatan yang secara umum terkait dengan krisis. Demikian juga harga saham sesuai dengan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan peningkatan. Dalam keadaan normal, situasi itu tidak merisaukan. Tapi, yang menjadi masalah adalah perkembangan ekonomi negara lain, baik zona Euro, ekonomi raksasa baru Asia, Cina, dan juga potensi perkembangan AS.

Seorang analis Jepang, Richard C. Koo, mengkaji perkembangan krisis di Jepang pada 1990 dan AS pada 2008. Dari presentasi grafiknya, diperoleh kemiripan format dengan harga-harga properti di Jepang menjelang 1990 dengan yang terjadi di AS atas agregasi harga properti di sembilan kota. Bila analogi format sebelum 1990 diikuti setelah krisis, krisis di AS masih berpotensi berlanjut mengikuti apa yang terjadi di Jepang, di mana hingga kini efek krisis 1990 masih belum pulih sepenuhnya. Inilah yang menjadi sumber ketakutan pengamat.

Apa yang terjadi di Jepang disebut sebagai balance sheet recession. Nilai aset perbankan menurun, sedangkan kewajibannya bernilai tetap, sehingga terjadi defisit neraca. Hal itu menyebabkan bank-bank pada umumnya tak mengucurkan kredit sehingga menghambat pemulihan ekonomi. Analog dengan rumah tangga, kewajiban lebih besar daripada aset akibat harga properti yang anjlok.

Periode perbandingan yang diambil oleh Koo adalah antara 1977 hingga 1999 untuk Jepang dan dipersandingkan dengan periode antara 1992 hingga 2014 untuk AS. Artinya, krisis Jepang pada 1990 diikuti oleh periode sembilan tahun ketidakpulihan ekonomi Jepang sehingga disebut the lost decade.

Apakah AS akan mengalami dekade itu? Tingkat suku bunga di Jepang sampai dengan sekarang masih sedikit di atas 0%, ini berarti ruang kebijakan moneter baru telah tertutup. Kemiripannya bersifat meyakinkan sehingga perkembangan ekonomi pun dapat berjalan sama. Inilah yang menjadi kerisauan banyak orang, terutama di negara Barack Obama itu. Indonesia pun harus waspada.

Situasi Uni Eropa, terutama di zona Euro, tidak dipungkiri masih berpotensi pemburukan. George Soros menyatakan baru-baru ini bahwa krisis zona Euro memasuki babak baru yang justru kian mengkhawatirkan sebab Spanyol dan Italia berpotensi terjerumus krisis yang jauh lebih parah ketimbang Yunani.

Pada saat yang sama, pertumbuhan Cina lebih rendah dari perkiraan. Seandainya tingkat pertumbuhan ekonomi Cina tersebut terjadi di Indonesia, pasti menjadi top hits dan headline koran-koran dunia.

Sudah ada sederet isu yang merisaukan dari Cina akibat dari keresahan sosial. Pemimpin reformasi dikotakkan dan ini merupakan pertanda adanya pergolakan internal. Harga bubble di properti telah lama diberitakan, tapi sebagaimana juga di negara industri yang kini mengalami krisis, kenaikan harga-harga yang tidak normal mulanya diabaikan. Bila studi analogi masih dapat dijadikan sebagai penuntun kajian, pertumbuhan tinggi Cina sekarang adalah juga yang terjadi di Jepang menjelang krisis 1990. Apakah Cina akan mengikuti krisis Jepang pada 1990?

Walau kini prospek pemulihan ekonomi AS terlihat menjanjikan, analogi perkembangan krisis Jepang terkait dengan properti cukup membangkitkan rasa khawatir, apalagi jika dikaitkan dengan adanya potensi pemburukan ekonomi Uni Eropa sebagaimana dilansir oleh Soros. Ada perbaikan ketenagakerjaan, tapi hingga sekarang tingkat pengangguran masih di atas 8%.

Bagaimana Prospek ke Depan?

Apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini yang katanya nyaman, kendati bergejolak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menyimpan potensi ancaman apabila situasi lingkungan global dipertimbangkan seperti uraian sebelumnya.

Perkembangan kredit di Asia, menurut IMF dan BIS, tidak terlalu menghawatirkan sebab komponen dolar atau valuta tidak terlaku besar. Tapi, belajar dari krisis 1997 di mana data resmi tidak memberi sinyal merisaukan, krisis muncul bagai petir di siang bolong.

Para pejabat BI mengatakan bahwa properti belum mengalami harga bubble, tapi dari pengamatan lapangan, banyak apartemen yang kosong, yang berarti hanya untuk kegiatan spekulatif. Peningkatan harga juga cukup memberikan sinyal mengarah bubble. Kenaikan harga properti terjadi sejak 2007, dan mengalami penajaman kenaikan pada awal 2011. Properti ukuran kecil mengalami laju kenaikan harga tertinggi.

Saran sejumlah ahli setelah krisis 2008 adalah melaksanakan pengaturan dimensi makro-ekonomi melalui apa yang disebut macroregulation. Salah satu yang dianjurkan adalah mengontrol perkembangan kredit. Suku bunga yang hampir mendekati 0% atau rendah di negara industri yang terkena krisis hebat dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis negara berkembang secara melimpah, yang menyulitkan pengawasan moneter dan finansial dari otoritas bersangkutan.

Tingkat pertumbuhan kredit sejak 2004 hingga 2011 sebesar 22%.  Pertumbuhan kredit untuk properti berdasarkan data BI tidak mudah disimpulkan karena tersebarnya datanya dalam sektor konstruksi, real estate, rumah tinggal, rumah toko, dan sebagainya. Selain itu, tampak ada perubahan pencatatan sejak 2010 yang memisahkan kredit ke sektor usaha dan nonusaha.

Dalam situasi global yang kelihatannya masih tidak menentu, kebijakan kredit di dalam negeri hendaknya mencoba mengikuti kebijakan yang lebih mendahulukan safety first sistem keuangan. Sebab, sejarah krisis kita pada 1997 masih membekas dengan adanya beban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam hal ini, bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang masih menjadi sumber pendapatan dari perbankan nasional di sisi lain merupakan beban masyarakat luas.

Dari data tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia, baik distribusi penghasilan maupun kekayaan, didapat kecenderungan yang makin timpang. Pada 2004 koefisien Gini berada di posisi 0,35, sedangkan pada 2011 telah mencapai posisi 0,41. Data ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga data yang berasal dari internet. Koefisien Gini distribusi kekayaan di Indonesia malah di posisi 0,764 atau lebih buruk daripada negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Makin tinggi koefisien Gini, makin buruk situasi yang dinyatakan. Peningkatan koefisien Gini berarti pemburukan distribusi penghasilan atau pemilikan kekayaan. Sayangnya, pemberian kredit perbankan lebih membuka peluang bagi kelompok masyarakat berada sebab salah satu syarat adalah agunan. Berarti, untuk mereka yang kaya. Ini akan lebih meningkatkan ketimpangan. Apakah ketimpangan tajam membawa ketenangan sosial? (*)

Penulis adalah pengamat ekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *