Moneter dan Fiskal

BI: Pembatalan Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Defisit Transaksi Berjalan

Besarnya kebutuhan konsumsi BBM di Tanah Air, menjadi salah satu pendorong membengkaknya impor, yang salah satunya berasal dari impor minyak sehingga memengaruhi defisit transaksi berjalan. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) menilai salah satu yang mendorong neraca transaksi berjalan mengalami defisit sampai 3,1% dari pendapatan domestik bruto (PDB) adalah urung dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah.

“Sekarang, itu (kenaikan harga BBM) sudah tidak jadi kan. Kelihatannya tidak jadi. Sehingga adjustment transaksi berjalan dari segi itu tidak berjalan,” ujar Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2012.

Menurutnya, kenaikan harga BBM menjadi penting, karena bila diterapkan akan menurunkan konsumsi BBM, yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

“Sehingga sekarang ini kita tidak menempuh jalan menaikkan harga BBM karena tidak bisa, ya mau tidak mau kita harus fokus pada mendorong FDI (foreign direct investment atau penanaman modal asing) masuk, mendorong ekspor, dan mengurangi semua hambatan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, defisit transaksi berjalan sendiri bukan barang baru bagi perekonomian Indonesia. Pada 2005, katanya, sudah terjadi defisit transaksi berjalan selama satu kuartal, dan membaik karena adanya kenaikan harga BBM.

“Demikian juga di tahun 2008, defisit transaksi berjalan selama tiga kuartal, terus BBM-nya naik sehingga transaksi berjalan kembali membaik,” ucapnya.

Bank sentral mencatat transaksi berjalan triwulan dua 2012 mengalami defisit sebesar USD6,9 miliar (3,1% dari PDB), meningkat dari USD3,2 miliar (1,5% dari PDB) pada triwulan satu 2012. Sementara rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada April lalu mendapat penolakan dari masyarakat dan DPR.

“Rasionya terhadap PDB yang sekarang ini 3,1% kita harapkan bisa membaik jadi 2,2-2,3% dari PDB di akhir tahun. Walaupun tidak termasuk besar dibandingkan negara lain, tapi kita sudah harus mengelola itu dengan baik sedemikian rupa sehingga kita menyampaikan ke pemerintah, ke menteri-menteri ekonomi bahwa perlu fokus pada memperbaiki foreign direct investment ke MP3EI (Masterplan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia),” tandas Darmin.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *