Headline, Perbankan

Bonus Bankir Pembawa Petaka

Perbankan AS tengah di ujung tanduk. Pemulihannya sangat bergantung pada sektor properti. Besarnya bonus bankir menjadi salah satu pemicu kolapsnya perbankan AS. Bagaimana dengan Indonesia? Apriyani Kurniasih

Kita harus bersyukur sebab kondisi perbankan Indonesia tidak separah perbankan Amerika Serikat (AS). Meski beberapa bank harus ditutup pascakrisis, hal itu ternyata tidak berdampak sistemik terhadap industri keuangan nasional. Tapi, perjuangan berat masih harus dilalui pemerintah Indonesia yang saat ini masih dimintai pertanggungjawabannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas langkah penyelamatannya terhadap Bank Century yang menelan dana sekitar Rp6,7 triliun.

Dibandingkan dengan Indonesia, saat ini kondisi industri perbankan di AS lebih mencekam. Akhir Agustus lalu tiga bank di AS dinyatakan bangkrut. Bank tersebut adalah Affinity Bank of Ventura dengan total aset US$1 miliar dan deposit senilai US$922 juta; Bradford Bank Baltimore dengan total aset US$452 juta dan deposit senilai US$383 juta; dan Mainstreet Bank yang bertotal aset US$459 juta dengan total deposit US$434 juta. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) kemudian mengambil alih ketiga bank tersebut dengan total dana penjaminan deposan sebesar US$446 juta.

Agar dapat menangani ketiga bank tersebut, FDIC lalu bekerja sama dengan tiga bank lain, yaitu Pacific Western Bank, Manufacturers and Traders Trust Co (M&T), dan Central Bank. Pacific Western Bank akan mengambil alih deposit Affinity Bank dengan beban kerugian US$934 juta. Sementara, M&T akan mengambil alih deposit Bradford Bank Baltimore yang menanggung beban kerugian US$338 juta. Sedangkan Central Bank akan mengambil alih deposit Mainstreet Bank dan berbagi kerugian dengan FDIC senilai US$268 juta.

Sejak 2007 satu demi satu bank di AS terus berjatuhan. Tahun lalu tercatat 25 bank harus berhenti beroperasi di AS. Pada 2007 hanya ada tiga bank yang terpaksa ditutup. Sementara, pada kuartal kedua tahun ini total ada 84 bank yang ditutup. Pada kuartal kedua tersebut ada sekitar 416 bank yang bermasalah dengan total aset mencapai US$299,8 miliar. Jumlahnya naik tajam dibandingkan dengan kuartal pertama yang baru mencapai 315 bank dengan total aset senilai US$220 miliar.

Sekitar 25% lebih lembaga perbankan dan simpanan di AS telah mencatatkan kerugian pada kuartal pertama 2009. Jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, jumlah lembaga bank dan simpanan yang merugi mencapai 66%. Total kerugian kebangkrutan perbankan AS hingga kuartal kedua 2009 kabarnya mencapai US$3,7 miliar.

Akibat kebangkrutan yang dialami perbankannya, dana FDIC sebagai penjamin pun terkuras dengan begitu cepat. FDIC harus menjamin dana nasabah dengan batas maksimal penjaminan mencapai US$250.000. Sementara, lembaga bank dan simpanan yang dijamin FDIC di negara tersebut mencapai 8.195 institusi.

Total jaminan dana deposan yang harus ditanggung FDIC mencapai US$4,5 triliun. Akibatnya, pada akhir kuartal kedua ini, dana persediaan FDIC hanya tersisa sekitar US$10,4 miliar. Jika kondisi ini terus memburuk, FDIC harus bersiap dengan potensi kerugian yang ditaksir mencapai US$66,9 miliar.

Sebagian besar bank yang harus ditutup tersebut mayoritas adalah bank yang banyak memberikan pinjaman ke sektor properti, khususnya real estate. Salah satu contoh bank yang jatuh akibat sektor properti adalah Bank Colonial Bancgroup. Bank beraset sekitar US$25 miliar ini menerima dana penyelematan dari FDIC hingga US$2,8 miliar. Bank ini pun pada akhirnya terpaksa melepaskan deposit mereka kepada BB&T senilai US$20 miliar.

Bank lain yang juga tenggelam akibat terlalu agresif bergelut di kredit real estate dan konstruksi adalah Integrity Bank of Alpharetta. Bank yang didirikan pada November 2000 ini memiliki aset senilai US$1,1 miliar dengan jumlah deposit US$974 juta. Kegagalan ini oleh FDIC ditaksirkan menimbulkan kerugian hingga US$350 juta.

Menurut analisis Biro Riset Infobank (birI), ada beberapa hal yang turut menjadi penyebab kolapsnya perbankan di AS. Pertama, bonus dan remunerasi bankir yang terlalu tinggi. Kedua, lemahnya pengawasan. Ketiga, produk yang tidak terdefinisi dengan baik. Keempat, pelanggaran implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG).

Pengamat ekonomi dan perbankan, Fauzi Ichsan, membenarkan bahwa bonus dan remunerasi bankir adalah salah satu penyebab kolapsnya perbankan di AS. Di Negeri Paman Sam tersebut, setiap bankir memiliki potensi untuk mendapatkan bonus yang nilainya sangat tinggi.

Budaya bonus ini terbukti turut memicu terjadinya kasus subprime mortgage yang melanda AS. Untuk mendapatkan bonus yang supertinggi, seorang bankir akan dihadapkan oleh target berupa laba dan penerimaan bisnis bank. Pola traditional banking saja pastinya tidak akan cukup untuk mencapai target laba atau penerimaan perusahaan yang tinggi. Karena, spread yang didapat dari mengucurkan kredit tentu akan stabil saja. Itulah mengapa kemudian terjadi jual beli risiko kredit.

Untuk mendongkrak profit, kredit yang diambil bank kemudian dijual lagi kepada investor dalam bentuk surat utang. Dengan demikian, potensi gagal bayar jatuh kepada investor. Bank lalu akan menerima spread margin lagi dari hasil transaksi tersebut yang akan memompa profit bank. Semakin besar transaksi itu dilakukan, laba bank pun akan semakin membubung. Jika labanya terus meningkat, si bankir pun akan menerima bonus yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya, jika gagal, sang bankir harus rela “dibuang”.

Budaya bonus yang prosesnya dinilai berisiko ini yang kemudian mencuri perhatian banyak kalangan ekonom di dunia. Para bankir dianggap menjual risiko yang seharusnya tidak dilakukan dengan sembrono. Atas dasar itulah, kemudian muncul sebuah ide yang tertuang dalam French Proposal.

French Proposal mengatur tentang adanya batasan internasional bonus bagi para bankir. Ide ini bahkan telah didukung para ekonom di Jerman atau negara-negara Eropa lain. Mereka mengusulkan agar mengeblok bonus sesuai dengan kinerja bank dan mendasarkan bonus dengan kinerja jangka panjang.

Sebab, salah satu cara mengontrol bonus adalah dengan cara bonus tidak dapat langsung diambil setiap tahun, tetapi secara berkala. Bonus diberikan setelah menilik kembali kinerja bankir selama beberapa tahun (periode) dan juga melihat kinerja bisnis perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar sang bankir ikut bertanggung jawab atas risiko yang diambilnya.

Hal ini tentu dapat menjadi pelajaran berharga. Kultur bonus sah-sah saja dilakukan, tetapi tentunya tetap dengan memperhatikan prinsip prudential banking dan bukan hanya mengejar profit tanpa memedulikan risiko yang terjadi.

Masih kata Fauzi Ichsan, untungnya Indonesia belum familier dengan transaksi jual beli risiko seperti di AS. Jadi, meski ada budaya bonus yang supertinggi, kondisi perbankan dianggap masih aman. (*)

3 comments

  1. Namanya barat banyak KOBOI-nya makanya pada pailit. Tembak sana tembak sini enggak mikirin masa depan. INGAT semua menginginkan masa depan yang cerah bukan suram yang merugikan itu. Pada saat krisis moneter itu terjadi sangat rawan terjadi kasus-kasus korupsi(KECURANGAN) dimana aset-aset perusahaan pada digarong dibawa pulang tanpa izin dari pihak Management. ALHASIL tambah Hancur seperti di Indonesia mau didirikan ANCHORBANK alias bank-bank yang hancur digabung jadi satu tapi GAGAL. Sama seperti POWERBANK juga GAGAL. Kalau BONUS itu sih wajar-wajar saja karena mereka telah bekerja memenage mempertahankan modal bank atau DEFENSES CAPITAL. OK? Terima kasih.

  2. Sistem bonus atau insentif disesuaiakan dengan pencapaian kinerja dan hasil kinerja perbankan, untuk mendongkrak produktifitas, motivasi, sehingga perlu diatur dan disesuaikan dg kondisi keuangan masing2 bank. Tidak elok dan bijaksana bila harus di hapuskan. Untuk level pekerja tdk cukup hanya mengandalakan gaji, karena disparitas system THP sangat jauh dg level manajer, pemimpin cabang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *