Headline, Keuangan

OJK Akan Minta 1.031 Pegawai Bapepam-LK Tentukan Status

Sebanyak 1.031 pegawai Bapepam LK akan menentukan statusnya di OJK setelah tiga bulan bergabung per 1 Januari 2013. Paulus Yoga

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan memberikan pilihan kepada 1.031 pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk melepas atau mempertahankan status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seperti diketahui, OJK sendiri merupakan lembaga independen, yang dibentuk khusus mengawasi industri keuangan di Tanah Air secara menyeluruh. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa per tanggal 1 Januari 2012, OJK sudah harus menjalankan fungsinya dengan menarik masuk Bapepam LK. Sementara fungsi pengawasan perbankan Bank Indonesia (BI) akan menyusul pada 1 Januari 2014.

“Dari dua lembaga ini, Bapepam LK ada 1.031 orang, dan BI sekitar 1.500 pegawai. Kalau memenuhi syarat, maka modal pegawai OJK sekitar 2500-an,” tukas Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada wartawan di Jakarta, Senin, 24 September 2012.

Paska tiga bulan bergabung ke OJK per 1 Januari 2013, para pegawai Bapepam LK akan kembali diberi pilihan apakah akan seterusnya berada di OJK dan melepaskan status PNS, atau kembali ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nanti kita dikirim oleh Kemenkeu orang-orang yang dianggap eligible (layak). Tiga bulan setelah 1 Januari nanti ada kepastian angka berapa banyak yang tetap atau kembali ke Kemenkeu. Untuk pegawai BI malah dua tahun baru ditanya lagi. Mestinya ini tidak menjadi masalah,” ucap Muliaman.

Ia menambahkan, pada 2012 sendiri, OJK belum memiliki pegawai, dan sementara hanya berisi dewan komisioner, yang dibantu oleh tim transisi berjumlah 120 orang dari Bapepam LK dan BI. Ke depan, rekrutment pegawai akan dilakukan, bila jumlah pegawai Bapepam LK dan BI yang bergabung ke OJK dianggap masih kurang.

“Kalau kurang, tidak tertutup kita akan rekrut dari luar Kemenkeu dan BI. Kan selain pengawasan, juga perlu pegawai untuk edukasi dan perlindungan konsumen. Ini kita lihat masih kurang, jadi akan menambah jumlah yang tadi (sekitar 2.500 pegawai Bapepam LK dan BI),” tuturnya.

Dalam struktur organisasi OJK sendiri, selain pengawasan industri keuangan, seperti perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan non bank, juga ada fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, serta audit. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *