Headline, Perbankan

Penjualan Obligasi Rekap Bebani Ekonomi Indonesia

Obligasi rekap ini akan menjadi salah satu agenda yang diperhatikan DPR. DPR akan mengevaluasi apakah obligasi rekap itu membebani pemerintah atau tidak. Angga Bratadharma

Jakarta–Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengaku akan memanggil beberapa bank yang masih menyimpan obligasi rekap pasca krisis ekonomi 1997-1998. Soalnya, obligasi rekap tersebut membebani anggaran APBN. Bahkan, BI dituntut untuk menghimbau perbankan tidak menjual semua obligasi rekap.

“Cukup membebani anggaran APBN kita. Nilainya sendiri kan cukup besar ada yang sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun per tahun. Ini akan menjadi perhatian DPR nantinya”, kata Harry, dalam diskusi Center for Information and Development Studies (CIDES), bertajuk Mengantisipasi Krisis Global, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Selasa, 11 September 2012.

Ia menerangkan, obligasi rekap ini akan menjadi salah satu agenda yang diperhatikan DPR. DPR akan mengevaluasi apakah obligasi rekap itu membebani pemerintah atau tidak. “Kita akan diskusikan untuk melihat seperti apa posisinya. Dan, nanti langkah apa yang akan kita lakukan. Kita belum tahu apakah membayar lagi bunganya atau memperpanjang tenornya”, tandasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi CIDES Umar Juoro menilai, langkah perbankan dalam menjual obligasi rekap ke pasar akan membebani ekonomi Indonesia secara makro. Seharusnya, obligasi rekap itu disimpan terlebih dahulu disebabkan Bank Indonesia tengah menjaga likuiditas.

“BI tengah menjaga likuiditas. Kalau semua nanti dilepas obligasinya, maka akan ada tambahan beban bagi fiskal dan moneter kita. Saya rasa BI perlu menghimbau perbankan untuk mengatur obligasi rekap agar tidak menjual semua. Kalau sampai terjual semua, maka BI harus menyerap likuditas dua kali”, tutup Umar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *