Headline, Moneter dan Fiskal

INDEF: RAPBN 2013 Warisan Buruk untuk Pemerintah Baru

Pemerintah harus bisa memperbesar porsi stimulus fiskal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas. Angga Bratadharma

Jakarta–Meski volume Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 terus mengalami peningkatan, yaitu mencapai Rp1.657,9 triliun, namun INDEF menilai RAPBN 2013 akan sulit menjawab masalah yang paling krusial saat ini. RAPBN 2013 dinilai merupakan warisan buruk untuk pemerintah yang akan datang.

“Meski volume RAPBN 2013 mengalami peningkatan, tapi sayangnya banyak kalangan tetap menanggapi pesimis terhadap peningkatan fungsi stimulis fiskal yang dapat diperankan pemerintah pada RAPBN 2013 “, kata Pengamat Ekonomi INDEF Enny Sri Hartati, dalam Pra-Sarasehan Ekonomi, dengan tema Menyusun Ulang Pembangunan Ekonomi Indonesia Menyongsong 2014, di Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2012.

Menurut Enny, belum maksimalnya fungsi stimulus fiskal yang dimaksud disebabkan postur RAPBN 2013 tetap didominasi oleh kepentingan birokrasi dan justru semakin tersandera oleh beban subsidi dan utang. Padahal, stimulus fiskal yang ada dalam RAPBN 2013 bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas.

“Akhirnya, program-program yang seharusnya menjadi prioritas seperti ketahanan pangan dan energi serta peningkatan pembangunan infrastruktur hanya berhenti pada rencana program tanpa diikuti oleh alokasi pendanaan yang memadai,” jelas Enny.

Dalam hal ini, Enny menilai bahwa RAPBN 2013 akan sulit menjawab dan menyelesaikan masalah yang paling krusial saat ini, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, deindustrialisasi, serta ancaman krisis pangan dan krisis energi.

“Nanti tinggal beberapa hari lagi RAPBN 2013 akan disahkan menjadi APBN 2013. Seharusnya RAPBN 2013 disusun dan lebih mendalam untuk bisa menyelesaikan masalah yang sekarang ini masih terjadi dan harus diselesaikan”, cakap Enny.

Menurutnya, pemerintah harus bisa memperbesar porsi stimulus fiskal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas. Pasalnya, porsi stimulus fiskal masih rendah. Perlu dikaji kembali oleh pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal.

“Besaran anggaran kita itu seperempat untuk bayar bunga utang, seperempat untuk subsidi, lalu sebagian besar untuk birokrasi. Untuk stimulus fiskal sendiri baru 12%. Kalau kondisinya seperti ini, maka policy fiskal belum punya peranan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia”, pungkas Enny. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *