Headline, Keuangan

Pro-Kontra BPJS Karena Respon Pemerintah Lamban

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu disetujui dan disepakati oleh semua kalangan. Hal itu yang menyebabkan seringnya terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pemerintah harus cepat memberikan respon agar masalah itu tidak menyebar luas. Angga Bratadharma

Jakarta–Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan, dinilai terjadinya pro dan kontra dimaksud disebabkan pemerintah lamban menindaklanjuti pelaksana dari UU SJSN dan BPJS dalam pembuatan PP dan PerPres. Bahkan, kriteria miskin tidak mendapat kata sepakat dari lembaga-lembaga terkait di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Togar Marbun, dalam Seminar Jaminan Kesehatan, di Gedung YTKI, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2012, mengatakan, terjadinya pro dan kontra, yang dalam hal ini antara buruh dengan pemerintah disebabkan pemerintah masih lamban merespon suara aspirasi para buruh.

“Seharusnya lebih cepat. Peraturan pelaksanaan dari UU ini (BPJS) harus ditetapkan paling lama itu Satu tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS kesehatan, dan dua tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS ketenagakerjaan”, ujar Togar.

Selain respon terhadap UU BPJS, Togar juga menilai kesepakatan mengenai kriteria orang miskin di Indonesia masih rancu. Soalnya, standar PBB mengenai orang miskin adalah orang yang pengeluaranya kurang dari USD2 per hari, sedangkan BPS adalah orang yang pengeluaranya Rp7.000 per hari.

“Seharusnya kan tidak demikian. Itu sangat rendah sekali pengeluaranya. Memang ada yang seperti itu. Harusnya lebih baik dalam menentukan perhitungan kriteria orang miskinya”, terang Togar. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *