Moneter dan Fiskal

APBN 2013 Disinyalir untuk Pemenangan Pemilu 2014

APBN 2013 dicurigai tidak ideal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari catatan FITRA, tercatat bantuan sosial K/L meningkat Rp14,5 triliun dari RAPBN ke APBN 2013 setelah dibahas DPR, dari Rp59 triliun ke Rp73,6 triliun. Angga Bratadharma

Jakarta–Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan APBN 2013 yang diusung pemerintah adalah manipulasi anggaran untuk pemenangan pemilu 2014. Dinilai stimulus fiskal yang dilakukan hanya bertujuan untuk menggaet simpati rakyat untuk pemilihan umum presiden di 2014 mendatang.

Sekjend FITRA Yuna Farhan, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013, mengatakan, kebijakan APBN 2012 yang diretorikakan untuk kesejahteraan rakyat hanya sebuah manipulasi. Faktanya, pertumbuhan belanja pusat sebesar 8% lebih banyak dinikmati pertumbuhan belanja pegawai 14%, belanja barang 24%, sementara belanja modal hanya 5%.

“Itu secara angka belanja pegawai Rp241 triliun, dan belanja barang Rp200,7 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal Rp184 triliun”, tegas Yuna, dalam Diskusi Media “Implikasi Anggaran 2012 Terhadap Ekonomi Indonesia dan Outlook 2013″.

Bahkan, Yuna memperingatkan, masyarakat harus mewaspadai bantuan sosial pada 10 kementerian dari 6 partai politik. Sebab, ditahun 2013 ini ada kecendrungan bantuan sosial pada kementerian dari partai politik terus meningkat.

Dari catatan FITRA, tercatat bantuan sosial K/L meningkat Rp14,5 triliun dari RAPBN ke APBN 2013 setelah dibahas DPR, dari Rp59 triliun ke Rp73,6 triliun. Sebab itu, Yuna beranggapan bahwa hal tersebut harus dicurigai.

“Bantuan sosial yang tidak memiliki program jelas, berpotensi digunakan untuk menarik simpati pemiliu, jelas Yuna.

Sementara itu, 10 Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Ditakutkan hal itu ada indikasi untuk mencari simpati kepada rakyat. Apalagi, waktu itu pernah ada bagi-bagi voucher yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada para santri-santri di pesantren menjelang pemilu. Itu kan mencari simpati”, pungkasnya. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *