Opsi kenaikan harga BBM dinilai ekonom masih menjadi yang terbaik untuk menjaga anggaran pemerintah agar tidak jebol dari subsidi, yang sebagian besar berasal dari subsidi BBM. Paulus Yoga
Jakarta–Pemerintah dinilai perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai opsi paling bijak untuk menekan anggaran dan menjaga neraca perdagangan yang jebol akibat besarnya impor minyak dan gas (migas).
Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto menjelaskan, pemerintah memiliki opsi untuk menaikkan harga BBM, tetap memberikan subsidi BBM hingga anggaran melonjak atau malah mencabut subsidi BBM. Namun dari tiga opsi ini, kenaikkan harga BBM dinilai menjadi opsi yang paling masuk akal.
“Sekarang tinggal keberanian pemerintah, seharusnya timing (waktu) nya kemarin. Masalahnya siapa yang berani ambil risiko dan 2014 bisa tidak dipilih lagi,” tukasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2013.
Seperti diketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) presiden akan digelar pada tahun 2014. Sebetulnya, posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dibilang tidak terpengaruh, karena sudah dua kali terpilih. Sehingga ada baiknya pemerintah menaikkan harga BBM demi kepentingan perekonomian, kendati kebijakan ini tidak populer di mata masyarakat.
Menurut Doddy, neraca perdagangan sudah mengalami defisit hingga USD1,63 miliar sepanjang tahun 2012. Di mana nilai impor mencapai USD191,67 miliar, sedangkan ekspor sebesar USD190,04 miliar.
“Masalahnya lagi, saya ragu bila pemerintah mau menaikkan harga BBM di 2013. Padahal sebentar lagi pada 2014 akan terjadi Pemilu,” tukasnya.
Subsidi pada APBN 2013 sendiri sebesar Rp317,2 triliun, naik 29,4% dari Rp245,1 triliun di APBN-P 2012. Khusus subsidi energi mencapai Rp274,7 triliun, di mana sebesar Rp193,8 triliun merupakan subsidi BBM meningkat 41,1% dalam setahunan. Sisanya merupakan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun, naik 24,6% dalam setahunan.
Besarnya impor yang tidak didukung dari sisi ekspor diakui Bank Indonesia turut memengaruhi peningkatan defisit transaksi neraca berjalan. Kendati secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia masih surplus, yang ditopang surplus neraca transaksi modal dan finansial.
“Meningkatnya defisit transaksi berjalan terjadi terutama akibat menurunnya surplus neraca perdagangan non-migas dan meningkatnya defisit neraca perdagangan migas,” ucap Direktur Grup Hubungan Masyarakat BI DIfi A. Johansyah kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta. (*)
