Analisis

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur

Ali Mutasowifin; Perizinan kurang transparan. (Foto: Dok. Penulis)

Banyak pemerintah daerah yang ternyata masih belum siap menjadi pemasar yang baik dalam menawarkan projek-projek infrastruktur di wilayahnya kepada pihak swasta. Ali Mutasowifin

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana perhubungan, pengairan, permukiman, serta bangunan dan jaringan utilitas umum seperti gas, listrik, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur pun menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. 

Kurangnya investasi pada infrastruktur ditunjukkan oleh banjir yang rutin melanda, macet yang semakin menjadi-jadi, lalu lintas orang dan barang yang senantiasa terkendala, sawah-sawah dilanda kekeringan di mana-mana, serta beragam problema lainnya yang pada akhirnya bermuara pada ekonomi berbiaya tinggi.

Ekonomi berbiaya tinggi ini ditunjukkan, misalnya, oleh biaya logistik Indonesia yang pada 2011 mencapai 24,64% dari PDB sebesar Rp1.800 triliun. Angka ini jauh di atas Amerika Serikat yang hanya 9,9%, Jepang 10,6% atau Korea Selatan 16,3%.

Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh survei Logistics Performance Index Bank Dunia 2012, yang menempatkan Indonesia hanya di peringkat ke-59 atau berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Keadaan ini tentu mengkhawatirkan, mengingat mulai akhir 2015 akan mulai diberlakukan ASEAN Economic Community. Dengan biaya logistik yang tidak efisien seperti itu, dapat dipastikan produk Indonesia akan kalah bersaing dibandingkan dengan produk-produk impor yang akan lebih bebas tanpa hambatan masuk ke pasar Tanah Air.

Kondisi infrastruktur sebagai sumber permasalahan dikonfirmasi oleh data World Economic Forum, yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2012-2013, Indonesia hanya bertengger pada peringkat ke-92 dalam hal kualitas infrastruktur, jauh di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (49), atau bahkan dari China (69), atau India (87). Hal ini menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Tanah Air.

Keinginan memperbaiki kondisi ini bukannya tak dimiliki oleh pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, misalnya, pemerintah merencanakan untuk menanamkan investasi senilai US$ 150 miliar guna pembangunan infrastruktur. Karena keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, sekira 60% dari jumlah itu diharapkan akan disumbangkan oleh swasta.

Namun, harapan tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Di antara sejumlah masalah yang dapat disebut, terdapat satu pihak yang dapat menjadi hambatan besar bagi terwujudnya harapan pemerintah untuk menarik minat investor swasta ini, namun jarang memperoleh perhatian, yakni pemerintah daerah.

Di era otonomi daerah seperti saat ini, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berwenang dalam pelaksanaan investasi di wilayahnya, misalnya terkait dengan kemudahan dalam perizinan, pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum, atau kejelasan informasi projek, yang semuanya itu selalu menjadi pertimbangan penting investor dalam investasi.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur di beberapa provinsi, banyak pemerintah daerah yang ternyata masih belum siap menjadi pemasar yang baik dalam menawarkan projek-projek infrastruktur di wilayahnya kepada pihak swasta.

Berikut ini beberapa hal penting yang penulis temui di lapangan selama melakukan penelitian tahun silam. Pertama, kurangnya koordinasi antar-SKPD. Acap terjadi, informasi terperinci tentang sebuah projek tidak mudah diperoleh investor karena ketidakjelasan instansi yang bertanggung jawab menangani projek tersebut. Padahal, kejelasan mengenai sebuah projek, termasuk keamanan serta tingkat pengembalian investasi yang ditawarkan merupakan informasi yang sangat diperlukan investor sebelum menanamkan modalnya.

Kedua, kurangnya kompetensi aparat yang bertanggungjawab menangani masalah penawaran projek-projek baru. Di banyak daerah, SKPD yang bertanggung jawab atas penanaman modal sering dianggap instansi kering yang merupakan tempat penempatan para pejabat dengan prestasi yang kurang mencorong.

Ketiga, kurangnya transparansi dan kemudahan dalam penanganan perizinan investasi. Penangkapan Ketua DPRD Kabupaten Bogor oleh KPK terkait perizinan lahan pemakaman mewah barangkali dapat disebut sebagai contoh. Konon, PT Gerindo Perkasa, yang berencana membangun lahan untuk pemakaman mewah seluas 100 hektar itu telah mulai mengajukan izin sejak 2010, namun baru berhasil memperolehnya hampir tiga tahun kemudian. Bukan tidak mungkin, kelambanan proses inilah juga yang memaksa sang investor untuk akhirnya menyuap para pejabat yang memiliki pengaruh guna memuluskan perizinan.

Acapkali, hambatan juga muncul karena kepentingan politik penguasa daerah, yakni upaya menguasai sumberdaya ekonomi di daerahnya hanya untuk keluarga atau kelompoknya sendiri, dengan cara mencegah akses pemodal lainnya menanamkan investasinya pada projek yang dianggap akan dapat menjadi sumber pundi-pundi uang.

Tentu saja, kita dapat memperpanjang daftar di atas dengan beragam kendala lain yang sering dihadapi oleh investor di daerah. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan mimpi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dengan demikian, akan juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah, sebagai garda depan dalam pelayanan penanaman modal, dapat mengatasi kendala-kendala di lapangan sehingga investor akan dapat lebih merasa yakin dalam menanamkan investasinya. (*)

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *