Headline, Perbankan

Soal Demo Pensiunan, BRI Klaim Kurang Sosialisasi

Gedung BRi; Jangan langgar aturan. (Foto: Budi Urtadi)

Terjadinya aksi demonstrasi dari para pensiunan BRI di beberapa kota seperti Bandung, Semarang dan Yogyakarta, dinilai perseroan terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai pembayaran pesangon para pensiunan. Paulus Yoga 

Jakarta–PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengklaim telah membayarkan kewajibannya kepada para pensiunan perseroan, yang segelintir di antaranya melakukan demonstrasi menuntut hak-haknya dibayarkan.

“Kenapa ada demo? Ada gap (jarak) informasi di sini. Jadi kita sudah bayarkan hak-hak para pensiunan sesuai dengan SK (Surat Keputusan) nomor 883,” ujar Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, kepada wartawan di Gedung BRI, Jakarta, Senin, 13 Mei 2013.

Menurutnya, pembayaran pesangon para pensiunan sesuai dengan SK 883 sendiri memiliki kekuatan hukum karena telah memeroleh keputusan dari Mahkamah Agung (MA) pada 2009. MA menyatakan, lanjut Ali, apa yang dilakukan BRI sudah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Apa yang BRI lakukan sudah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003. SK 883 kami telah mendapatkan legal opinion dari Kementerian Tenaga Kerja, yang menyebutkan SK 883 ini sudah sesuai dengan jiwa dari UU 13 tahun 2003,” tukasnya.

Selama periode 2003-2012, perseroan mencatat ada 7.555 pegawai yang pensiun. Dari jumlah tersebut sebanyak 6.888 orang pengitungan kompensasi pensiunnya sudah selesai, dari jumlah ini sebanyak 5.935 orang tidak memeroleh kompensasi karena telah menerima pesangon sesuai dengan aturan atau bahkan lebih.

“Dari 6.888 pensiunan yang dapat kompensasi itu ada 953 orang. Kompensasi ini ada tiga kemungkinan, pertama pesangon yang diterima harusnya lebih besar dari iuran pensiun, itu pengusaha wajib membayar selisih kekurangannya berapa. Kedua, kalau sama besar ya sudah. Ketiga, kalau lebih besar, sebenarnya pengusahanya berhak minta (kelebihan pembayaran pesangon) kembali dari pekerjanya tapi BRI tidak minta,” terang Ali.

Ia menambahkan, kepada 953 pensiunan ini total kompensasinya plus pajak yang akan dibayarkan sekitar Rp27,5 miliar. Di mana sebanyak 667 orang sedang diproses, dan seluruhnya diharapkan bisa selesai pada semester pertama tahun ini. Adapun untuk nilai kompensasinya sendiri, ucapnya, berbeda-beda tergantung dari berapa lama masa bakti, tingkat jabatan terakhir, dan kinerja selama menjadi pegawai.

“Kita dan Persatuan Pensiunan dan Dana Pensiunan sudah roadshow untuk lakukan sosialisasi dari SK 883 ini. Pak Sofyan (Direktur Utama BRI) juga mengatakan, kami akan membayar bila kami sebagai manajemen dinilai masih memiliki kewajiban. Tapi harus ada aturan yang memungkinkan kami untuk membayar hal ini. Aturan ini dari pemerintah kan. Buat membayar tidak ada masalah buat BRI, tapi pelaksanaannya jangan sampai melanggar UU,” tuturnya.

Ketua Persatuan Pensiunan BRI Purwanto, yang hadir setelah melakukan pertemuan dengan manajemen BRI menyatakan, pihaknya akan membantu perseroan dalam melakukan sosialisasi terkait dengan SK 883. (*)

 

One comment

  1. semoga segera terselesaikan, Karena tidak ada bangsa yang besar tanpa jasa pahlawan dan pendahulunya…..,
    Perbankan dan segala jasa usahanya bukan hanya tentang nasabah tapi juga mereka yang melayaninya….,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *