Headline, Keuangan

Perlindungan Konsumen Pasca-OJK

Counter Bank; Banyak kemajuan. (Foto: Budi Urtadi)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013 berdampak pada hubungan hukum antara penyedia jasa keuangan, konsumen jasa keuangan, dan OJK yang menaungi industri jasa keuangan. Anom B. Prasetyo

 Jakarta–Hukum perlindungan konsumen dinilai mengalami kemajuan pascalahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013. Pernyataan tersebut disampaikan Inosentius Samsul, Pakar Hukum Perlindungan Konsumen UI, Kamis, 21 Noember 2014, di Jakarta. Peraturan tersebut memberikan sistem perlindungan konsumen yang spesifik, utamanya dalam bidang jasa keuangan. “Dari sisi perlindungan konsumen, ini kemajuan luar biasa.”

Spirit peraturan tersebut, menurutnya, tak ragu lagi memperkuat sisi perlindungan konsumen. Pasalnya, ruang lingkup perlindungan konsumen dalam peraturan tersebut meliputi tiga hal pokok. Pertama, pengaturan hak konumen atas informasi. Hal ini dibuat sebagai upaya mencegah kerugian konsumen sebelum transaksi. Ini menjadi sistem pengawasan preventif terhadap pelaku jasa keuangan.

Kedua, berisi perlindungan hak atas Fair Agreement. Ketiga, berisi tentang kompensasi dan kerugian konsumen. Secara keseluruhan, peraturan OJK sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, peraturan ini juga selaras dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 19 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha. “Peraturan ini manat dari UUPK dan UU OJK,” kata Sri Rahayu Widodo, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Peraturan yang mulai berlaku efektif pada 6 Agustus 2013 ini jelas berdampak ke dalam hubungan hukum antara penyedia jasa keuangan, konsumen jasa keuangan, dan OJK yang menaungi industri jasa keuangan. Menurut Inosentius, dengan berlakunya peraturan ini, bakal tercipta hubungan yang berimbang antara pelaku usaha dan konsumen jasa keuangan.

Pendapat tersebut diamini Sri Rahayu. Selain menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan tumbuhkembangnya lembaga keuangan. Karena itu, OJK tak hanya memiliki kewenangan memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen, tapi juga bisa meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat. “Kami komit untuk mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran terhadap UU yang berlaku,” papar Sri Rahayu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *