Jakarta–Kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) menjadi mimpi bagi sistem pembayaran nasional. Namun demikian masih banyak tantangan yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa berdaulat dalam hal transaksi di negeri sendiri.
Selama ini prinsipal asing semacam Visa dan MasterCard memang menjadi pemain utama dalam sistem pembayaran di Indonesia. Sepeser demi peser hasil transaksi di Bumi Pertiwi pun terbang ke negeri orang. Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran dan industri pun bertukar ide dan pendapat untuk merealisasikan NPG.
Kepada Infobank, Direktur PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) – penyedia jaringan Link, Aries Barkah mengatakan, BI sendiri sudah menerapkan aturan agar setiap transaksi di tanah air harus melalui switching lokal. Namun tantangan tetap ada di depan mata. “Ada challenge penerapan aturan. Jangan sampai peraturan keluar tapi tidak bisa diimplementasikan,” tukasnya di Jakarta, Rabu, 5 April 2017.
Rencana untuk menyatukan setiap prinsipal lokal sebagai perwujudan NPG dinilai tetap menyisakan berbagai persoalan. Aries menyontohkan penggunaan alat electronic data capture (EDC). Dengan tersambungnya semua switching lokal tentu tidak memerlukan banyak EDC seperti yang sering terlihat di beberapa merchant sekarang. “Interkoneksi ini kalau sudah terjadi, EDC siapa yang dipakai siapa yang tidak. Ini jadi challenge. Karena di balik itu semua kan ada kepentingan bisnis,” ucap Aries. (Bersambung ke halaman berikutnya)
