Poin Penting
- Komisi V DPR meminta penjelasan detail anggaran hunian pasca-bencana Rp2,34 triliun.
- Program mencakup pembangunan 7.952 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- DPR juga mendorong korban kebakaran permukiman mendapat bantuan rumah dari pemerintah.
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pasca-bencana oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 7.952 unit dengan anggaran mencapai Rp2,34 triliun.
Mori meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada DPR karena nilainya cukup besar dan menyangkut masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kami tentunya ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini,” ujar Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), seperti dikutip laman DPR, Rabu, 27 Mei 2026.
Baca juga: DPR Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan
Meski mendukung pemulihan bagi korban bencana, Mori menilai transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Selain itu, Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut juga meminta pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran permukiman padat agar dapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara.
Menurut dia, kebakaran di kawasan padat penduduk sering kali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, namun belum seluruhnya mendapat perlindungan program bantuan perumahan.
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa kebakaran di kawasan permukiman yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal namun kesulitan memperoleh bantuan pembangunan rumah.
“Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah. Pasti masyarakat kecil,” katanya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Sumatra
“Untuk itu, saya meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya,” sambungnya.
Mori menegaskan sektor perumahan saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak nasional. Ia menyebut backlog dan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat tinggi sehingga membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih kuat.
“Keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, dan kolaborasi antar instansi,” tutupnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
