Oleh Akhmad Safik, Alumnus University of Washington School of Law, AS, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
PEMBERANTASAN korupsi harus tetap menjadi agenda utama negara hukum Indonesia. Tidak boleh ada toleransi terhadap suap, gratifikasi, kickback, penggelembungan harga, transaksi fiktif, benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain yang merugikan keuangan negara. Namun, penegakan hukum yang kuat juga harus disertai dengan ketelitian konseptual.
Dalam perkara korporasi, terutama yang melibatkan BUMN, perbankan, investasi, pembiayaan, infrastruktur, energi, dan proyek strategis, aparat penegak hukum perlu membedakan secara jernih antara risiko bisnis yang sah dan perbuatan koruptif. Penegakan hukum yang baik bukan hanya keras, tetapi juga tepat sasaran. Korupsi harus dihukum, tetapi keputusan bisnis yang diambil secara jujur, hati-hati, dan rasional tidak boleh dikriminalisasi hanya karena hasil akhirnya merugi.
Mengapa Business Judgment Rule Penting?
Di sinilah pentingnya memahami Business Judgment Rule atau BJR. Dalam sistem hukum Amerika Serikat (AS), khususnya Hukum Korporasi Delaware, BJR merupakan doktrin yang melindungi direksi dan pengurus perusahaan dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambil secara jujur, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan dengan keyakinan wajar bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan perusahaan.
Doktrin ini bukan perlindungan terhadap kejahatan. Ia adalah perlindungan terhadap keputusan bisnis yang sah, meskipun kemudian keputusan itu menghasilkan kerugian. Pelajaran dari Amerika Serikat sangat penting bagi Indonesia karena hukum korporasi modern memahami bahwa bisnis selalu mengandung risiko.
Investasi dapat gagal karena perubahan pasar. Kredit dapat macet karena krisis ekonomi. Proyek dapat merugi karena perubahan kebijakan, fluktuasi nilai tukar, pandemi, perang, gangguan rantai pasok, atau tekanan geopolitik.
Apabila setiap kerugian bisnis langsung diperlakukan sebagai korupsi, maka direksi akan takut mengambil keputusan, BUMN akan menjadi terlalu birokratis, dan iklim investasi akan terganggu. Negara memang harus tegas terhadap korupsi, tetapi tidak boleh mengkriminalisasi keberanian bisnis yang dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab.
Baca juga: Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2027: Jebakan Omon-Omon, Kualitas Design Kebijakan, dan Menteri KW3
Pengadilan Tidak Boleh Menggantikan Keputusan Bisnis
Dalam perkara Aronson v. Lewis (1984), Mahkamah Agung Delaware merumuskan prinsip dasar BJR sebagai suatu presumption bahwa direksi, ketika mengambil keputusan bisnis, bertindak berdasarkan informasi yang memadai, dengan iktikad baik, dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan.
Pengadilan tidak akan menggantikan pertimbangan bisnis direksi sepanjang tidak ada penyalahgunaan diskresi. Prinsip ini penting karena beban awal tidak diletakkan pada direksi untuk selalu membuktikan bahwa setiap keputusan bisnisnya pasti benar, melainkan pada pihak yang menggugat untuk menunjukkan adanya konflik kepentingan, kelalaian berat, iktikad buruk, atau penyimpangan hukum.
Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat relevan. Aparat penegak hukum tidak seharusnya bertindak seolah-olah mereka adalah pengambil keputusan bisnis setelah mengetahui hasil akhirnya. Keputusan bisnis harus dinilai berdasarkan informasi, kondisi, risiko, dan pertimbangan yang tersedia pada saat keputusan dibuat, bukan semata-mata berdasarkan akibat yang muncul kemudian.
Kerugian Bukan Bukti Korupsi
Salah satu kekeliruan paling berbahaya dalam perkara korporasi adalah menyamakan kerugian dengan kejahatan. Dalam dunia bisnis, kerugian dapat muncul dari banyak faktor yang sah: perubahan harga komoditas, krisis keuangan, pelemahan nilai tukar, kegagalan pasar, perubahan teknologi, bencana alam, pandemi, atau keputusan ekonomi yang ternyata tidak berhasil.
Karena itu, rumus yang harus dihindari adalah: Keputusan bisnis + kerugian = korupsi. Rumus seperti ini terlalu sederhana dan berbahaya. Ia dapat menciptakan ketakutan struktural dalam pengambilan keputusan, terutama di BUMN dan sektor strategis.
Rumus yang lebih adil adalah: Keputusan bisnis + perbuatan melawan hukum + kesalahan/niat jahat + konflik kepentingan atau keuntungan tidak sah + hubungan kausal dengan kerugian = kemungkinan tindak pidana korupsi. Dengan rumus kedua, hukum tetap tegas terhadap korupsi, tetapi tidak gegabah mengkriminalisasi risiko bisnis yang sah.
BJR Bukan Cek Kosong bagi Direksi
Namun, perlindungan BJR juga memiliki batas. Dalam Smith v. Van Gorkom (1985), Mahkamah Agung Delaware menolak perlindungan BJR karena direksi dianggap mengambil keputusan merger secara tergesa-gesa, tidak cukup memperoleh informasi, dan tidak menjalankan proses pengambilan keputusan yang memadai.
Kasus ini menunjukkan bahwa BJR bukanlah cek kosong. Direksi tidak dapat berlindung di balik BJR apabila mereka hanya menjadi “stempel” keputusan, tidak membaca dokumen penting, tidak meminta analisis yang layak, tidak melakukan due diligence, atau menyetujui transaksi besar tanpa dasar yang cukup.
Pelajaran pentingnya adalah: hukum tidak boleh hanya melihat hasil akhir, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kualitas proses. Direksi yang ingin dilindungi oleh BJR harus menunjukkan bahwa mereka bertindak secara aktif, hati-hati, rasional, dan bertanggung jawab.
Mengabaikan Tanda Bahaya Dapat Menghapus Perlindungan
Pelajaran berikutnya datang dari doktrin Caremark (1996), yang kemudian diperkuat dalam Stone v. Ritter (2006). Dalam kasus tersebut, Pengadilan Delaware menegaskan bahwa tidak setiap pelanggaran hukum oleh pegawai perusahaan otomatis membuat direksi bertanggung jawab. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kegagalan sistemik dalam pengawasan, seperti tidak adanya sistem pelaporan dan kepatuhan, atau adanya pengabaian sadar terhadap tanda bahaya.
Dengan kata lain, hukum membedakan antara kegagalan bisnis biasa dan kegagalan pengawasan yang dilakukan dengan iktikad buruk. Prinsip ini sangat relevan bagi Indonesia. Dalam perkara korporasi, aparat penegak hukum tidak cukup hanya menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau bahwa telah terjadi pelanggaran oleh bawahan.
Yang harus dibuktikan adalah apakah direksi mengetahui adanya risiko hukum serius, apakah terdapat red flags, apakah ada peringatan internal, apakah sistem kepatuhan diabaikan, apakah direksi membiarkan praktik ilegal, atau apakah mereka secara sadar menutup mata terhadap penyimpangan. Apabila tidak ada bukti mengenai iktikad buruk, konflik kepentingan, suap, atau pengabaian sadar, maka kerugian bisnis seharusnya tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai korupsi.
Sektor Strategis Membutuhkan Pengawasan Lebih Serius
Dalam perkembangan berikutnya, kasus Marchand v. Barnhill (2019) menunjukkan bahwa pengawasan direksi menjadi semakin penting, terutama pada sektor yang memiliki risiko mission-critical, seperti pangan, kesehatan, keselamatan, keuangan, perbankan, energi, pertambangan, dan infrastruktur. Dalam sektor seperti ini, direksi tidak cukup hanya mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Mereka harus memastikan adanya sistem pengawasan, pelaporan, kepatuhan, dan manajemen risiko yang memadai.
Pelajaran ini penting bagi BUMN dan perusahaan strategis Indonesia. BJR melindungi keputusan bisnis yang sah, tetapi tidak melindungi kelalaian serius terhadap risiko hukum yang menjadi inti kegiatan perusahaan.
Di sektor perbankan, misalnya, direksi harus memahami risiko kredit, kepatuhan, pencucian uang, dan tata kelola. Di sektor pertambangan, direksi harus memahami risiko izin, lingkungan, pajak, royalti, dan konflik lahan. Di sektor infrastruktur, direksi harus memahami risiko pengadaan, pembebasan lahan, pembiayaan, dan kualitas proyek.
Garis Batas Harus Tegas: Risiko Bisnis atau Korupsi?
Karena itu, pembedaan antara BJR dan korupsi harus dibuat secara tegas. BJR berlaku apabila keputusan bisnis diambil dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang layak, tanpa benturan kepentingan, melalui prosedur yang benar, dan memiliki dasar rasional secara komersial.
Sebaliknya, BJR tidak berlaku apabila keputusan tersebut mengandung suap, gratifikasi, kickback, mark-up, transaksi fiktif, konflik kepentingan tersembunyi, manipulasi dokumen, penyembunyian pemilik manfaat, penyalahgunaan kewenangan, atau tujuan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.
Dengan demikian, garis batasnya bukan pada apakah perusahaan untung atau rugi. Garis batasnya terletak pada iktikad, proses, kewenangan, konflik kepentingan, kepatuhan hukum, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
BUMN Tidak Boleh Lumpuh karena Ketakutan Pidana
Perbedaan ini bukan semata-mata teknis hukum. Ia menyangkut masa depan tata kelola ekonomi Indonesia. Apabila aparat penegak hukum tidak membedakan risiko bisnis dan korupsi, maka direksi BUMN, bankir, pejabat investasi, dan pengambil keputusan strategis akan cenderung memilih diam, menunda, atau menghindari keputusan.
Mereka akan lebih takut diperiksa daripada berani mengambil langkah yang secara ekonomi diperlukan. Akibatnya, perusahaan negara kehilangan daya saing, proyek strategis melambat, dan ekonomi menjadi kurang dinamis. BUMN harus dikelola dengan integritas, tetapi juga harus diberi ruang untuk mengambil keputusan bisnis yang rasional. Jika seluruh risiko bisnis dipidana, BUMN akan berubah dari badan usaha menjadi birokrasi yang takut bergerak. Ini merugikan negara dalam jangka panjang.
BJR Tidak Boleh Menjadi Tameng Koruptor Berdasi
Namun, sebaliknya, apabila BJR dipahami secara keliru sebagai kekebalan hukum, maka ia dapat menjadi tempat berlindung bagi koruptor berdasi. Karena itu, penerapan BJR di Indonesia harus seimbang. Direksi yang jujur dan hati-hati harus dilindungi, tetapi direksi yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi harus dihukum.
Kerugian karena pasar harus dibedakan dari kerugian karena korupsi. Kesalahan bisnis harus dibedakan dari niat jahat. Keputusan yang kurang berhasil harus dibedakan dari keputusan yang sejak awal dirancang untuk merugikan perusahaan atau negara. Dengan kata lain, BJR adalah perisai bagi direksi yang beriktikad baik, bukan senjata pembela bagi pelaku korupsi.
Tujuh Uji Kewajaran bagi Penegak Hukum
Untuk itu, aparat penegak hukum Indonesia perlu menggunakan pendekatan berlapis. Pertama, periksa apakah keputusan tersebut merupakan keputusan bisnis yang berada dalam kewenangan direksi. Kedua, periksa apakah keputusan tersebut diambil melalui prosedur internal yang sah. Ketiga, nilai apakah terdapat kajian kelayakan, analisis risiko, pendapat ahli, due diligence, atau dasar informasi yang memadai. Keempat, periksa apakah terdapat benturan kepentingan, afiliasi tersembunyi, atau keuntungan pribadi. Kelima, periksa apakah terdapat pelanggaran hukum, manipulasi, atau penyalahgunaan kewenangan.
Keenam, bedakan apakah kerugian lahir dari risiko pasar yang wajar atau dari perbuatan melawan hukum. Ketujuh, tentukan apakah kasus tersebut lebih tepat diproses sebagai perkara pidana, perdata, administratif, disiplin korporasi, atau tata kelola perusahaan. Pendekatan ini akan membantu aparat penegak hukum membedakan antara keputusan bisnis yang gagal dan kejahatan korporasi yang sesungguhnya.
Relevansi bagi Hukum Perusahaan di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat penting karena Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengenal prinsip yang sejalan dengan BJR, terutama melalui ketentuan mengenai tanggung jawab direksi yang harus bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
Direksi dapat dimintai tanggung jawab apabila bersalah atau lalai, tetapi mereka juga seharusnya tidak dipidana hanya karena perusahaan merugi akibat risiko bisnis yang wajar. Tantangannya adalah bagaimana prinsip ini diterjemahkan secara konsisten dalam penyidikan, penuntutan, audit kerugian negara, dan putusan pengadilan.
Karena itu, aparat penegak hukum, auditor negara, jaksa, penyidik, dan hakim perlu memiliki pemahaman yang sama: kerugian perusahaan atau kerugian negara tidak boleh dilepaskan dari analisis tentang kewenangan, proses, iktikad baik, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kausalitas.
Audit Kerugian Negara Tidak Boleh Berdiri Sendiri
Audit kerugian negara penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan korupsi. Kerugian harus dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, kesalahan, niat jahat, atau keuntungan tidak sah. Tanpa itu, perkara korporasi berisiko berubah menjadi kriminalisasi terhadap keputusan bisnis. Dalam sistem hukum yang adil, audit kerugian adalah alat pembuktian mengenai akibat, bukan otomatis pembuktian mengenai kesalahan pidana. Kesalahan pidana harus tetap dibangun dari unsur perbuatan, kesalahan, niat, hubungan kausalitas, dan pelanggaran hukum yang nyata.
Baca juga: Kredit Macet, Bukan Kriminal: Ketika OJK, MA, dan Kejaksaan Akhirnya Satu Suara
Hukum yang Kuat Adalah Hukum yang Tepat Sasaran
Pada akhirnya, pembedaan antara Business Judgment Rule dan korupsi adalah ujian kedewasaan negara hukum Indonesia. Negara yang serius memberantas korupsi harus berani menghukum pelaku suap, manipulasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Tetapi negara yang adil juga harus berani melindungi pengambil keputusan yang bertindak jujur, hati-hati, transparan, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional.
Penegakan hukum yang baik bukan hanya penegakan hukum yang keras, melainkan penegakan hukum yang tepat sasaran. Korupsi harus dihukum. Tetapi risiko bisnis yang sah harus dilindungi. Direksi yang menyalahgunakan jabatan harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi direksi yang bertindak dengan iktikad baik tidak boleh dikriminalisasi hanya karena hasil bisnisnya tidak sesuai harapan.
Dengan membedakan secara jelas antara BJR dan korupsi, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, meningkatkan kualitas tata kelola BUMN dan korporasi, memperkuat kepastian hukum, menjaga keberanian mengambil keputusan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. (*)
