Poin Penting
- OJK memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong UMKM, perdagangan, dan ketahanan pangan demi pertumbuhan ekonomi daerah
- Kemendag memperluas ekspor dan mendorong produk lokal serta UMKM menembus pasar global
- Pemerintah memperkuat sektor pertanian dan akses pembiayaan UMKM guna mendukung ekonomi daerah berkelanjutan.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan, ketahanan pangan nasional, dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin.
Dicky mengatakan pengembangan ekonomi daerah membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang kuat, inklusif, dan mampu menjangkau sektor-sektor produktif masyarakat.
Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan pembiayaan dapat mengalir secara optimal kepada UMKM, petani, pelaku ekspor daerah, hingga masyarakat di wilayah perdesaan sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan sektor produktif dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Dicky dikutip 26 Mei 2026.
Baca juga: OJK-BI Perkuat Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah dan UMKM
Dicky menambahkan, OJK melalui fungsi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat agar pelaku UMKM dan masyarakat daerah semakin memahami akses pembiayaan formal serta terhindar dari praktik keuangan ilegal.
Selain itu, OJK juga terus mendorong industri jasa keuangan agar memperluas pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas nasional seperti UMKM, pertanian, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan berperan menjaga daya saing produk nasional dan memperluas akses pasar ekspor di tengah tantangan perdagangan global.
Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan tiga strategi utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan program “lokal untuk global” agar produk daerah dan UMKM dapat menembus pasar internasional.
“Kita ingin pasar kita yang besar ini diisi oleh produk lokal. Caranya adalah kita harus mempunyai daya saing,” kata Budi.
Kementerian Perdagangan juga memperkuat perlindungan industri nasional melalui instrumen trade remedies yang sesuai aturan WTO serta melakukan diplomasi perdagangan untuk menjaga akses ekspor Indonesia di pasar global.
Selain itu, Kementerian Perdagangan terus memperluas pasar ekspor melalui berbagai perjanjian dagang internasional dan mendorong UMKM serta desa menjadi pelaku ekspor baru melalui program UMKM Bisa Ekspor dan Desa Bisa Ekspor.
“Yang ekspor kita itu tidak hanya dari kota saja, tapi juga dari desa. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil,” kata Budi.
Sementara itu, Ad Interim Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa Kementerian Pertanian fokus menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, serta penguatan cadangan pangan pemerintah.
Menurut Sudaryono, Indonesia saat ini berhasil menjaga cadangan beras nasional mencapai 5,3 juta ton dan tidak lagi melakukan impor beras konsumsi umum pada tahun 2025.
“Kita tidak lagi impor beras konsumsi yang mayoritas yaitu beras medium,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian menjalankan berbagai program strategis seperti pompanisasi, pipanisasi, optimalisasi lahan rawa, serta pencetakan sawah baru guna meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas nasional.
Sudaryono menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat desa.
“Kalau peningkatan produksi berarti ada lapangan kerja baru. Kalau ada lapangan kerja baru, ada orang-orang yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya,” kata Sudaryono.
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Kementerian UMKM saat ini fokus membangun sistem pendataan dan pelayanan terintegrasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui platform digital “Sapa UMKM”.
Menurut Maman, tantangan utama pengembangan UMKM selama ini adalah belum terintegrasinya data dan layanan sehingga banyak program pembiayaan maupun pendampingan belum tepat sasaran.
“Kita harus mulai bisa memberikan pelayanan satu pintu kepada mereka,” kata Maman.
Melalui sistem tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan layanan pembiayaan, sertifikasi, legalitas usaha, pelatihan, hingga akses pasar dan marketplace nasional.
Menteri UMKM juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses kredit UMKM agar selaras dengan program prioritas pemerintah, termasuk swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga: OJK Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Sinergi Lintas Sektor
Menurut Maman, penyaluran kredit UMKM nasional terus meningkat dan telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun pada 2025, namun distribusi pembiayaan masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran dan mendukung sektor produktif daerah.
“Kita sudah harus mulai memetakan distribusi alokasi kredit perbankan untuk sektor UMKM ini sudah ke sektor mana saja,” kata Maman.
Melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga tersebut, OJK optimistis pengembangan ekonomi daerah dapat semakin kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan ekspor, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. (*)
