Poin Penting
- Misbakhun menyebut pelemahan rupiah ke level 17.600 tidak bisa disamakan dengan krisis moneter 1998 karena volatilitasnya masih terkendali.
- Fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,01 persen dan inflasi 2,42 persen.
- Misbakhun menilai sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit perbankan menjadi kunci menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah ke level 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) tidak bisa disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998.
Menurut Misbakhun, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat dan stabil sehingga masyarakat diminta tidak terjebak sentimen negatif yang dapat memicu kepanikan pasar
Pernyataan Misbakhun tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menilai perbandingan kondisi rupiah saat ini dengan krisis moneter 1998 tidak tepat karena karakter pelemahannya sangat berbeda.
“Rupiah kita benar berada level 17.600, dan orang selalu membandingkan dengan krisis ’98. Rupiah memang ’98 itu pernah mencapai melewati 17.800, bahkan mendekati 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an,” ujar Misbakhun.
Baca juga: Rupiah Dibuka Melemah, Investor Wait and See Kesepakatan AS-Iran
Misbakhun: Pelemahan Rupiah Saat Ini Masih Terkendali
Misbakhun menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini terjadi dalam rentang volatilitas yang masih terjaga. Ia menyebut nilai tukar bergerak dari kisaran 16.800–16.900 menuju 17.600 dengan fluktuasi yang relatif terbatas.
“Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5 persen. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen,” katanya.
Ia menilai pemahaman publik terhadap kondisi nilai tukar sangat penting untuk menjaga psikologi pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, narasi krisis yang terus diulang tanpa melihat indikator fundamental justru berpotensi menciptakan kekhawatiran berlebihan.
Dalam pidatonya, Misbakhun juga menekankan bahwa kondisi sektor keuangan Indonesia saat ini jauh lebih solid dibandingkan periode sebelum reformasi. Pengawasan perbankan, regulasi jasa keuangan, hingga perlindungan konsumen dinilai semakin kuat setelah berbagai reformasi kelembagaan dilakukan pemerintah.
Baca juga: Membedakan Business Judgment Rule dan Korupsi: Lesson Learned dari Sistem Hukum Amerika Serikat
Ia menyebut Indonesia selalu merespons krisis dengan langkah struktural. Salah satunya melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan setelah krisis 1998 dan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pasca krisis keuangan global 2008.
“Sehingga kita menghadapi satu krisis ke krisis yang lain, apalagi sampai pandemi COVID, tidak ada situasi yang membuat kita tercekam dalam situasi krisis gejolak keuangan, gejolak sosial, dan sebagainya karena kita selalu memberikan respons yang struktural,” ujarnya.
Fundamental Ekonomi Indonesia Dinilai Masih Kuat
Selain menepis kekhawatiran soal rupiah, Misbakhun memaparkan sejumlah indikator ekonomi nasional yang dinilai masih berada dalam kondisi positif. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,01 persen dengan inflasi sebesar 2,42 persen.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi domestik masih terjaga di tengah tekanan global dan dinamika pasar keuangan internasional.
“Indonesia saat ini terakhir di kuartal yang pertama, pertumbuhan ekonomi kita 5,01. 5,01 dengan inflasi yang sangat terukur, 2,42, dan ini masih dalam target,” kata Misbakhun.
Baca juga: Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.696 per Dolar AS, Ini Pendorongnya
Ia juga menyoroti konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,02 persen sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, bahkan telah menyiapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari roadmap menuju pertumbuhan 8 persen.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,01 persen merupakan hasil sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Ia menegaskan koordinasi antarotoritas menjadi faktor penting menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sektor Keuangan dan Kredit Jadi Penopang Pertumbuhan
Misbakhun juga menyoroti pentingnya sektor jasa keuangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan pertumbuhan kredit perbankan menjadi indikator utama dalam mendorong investasi dan ekspansi sektor riil.
Menurut dia, tantangan terbesar industri perbankan saat ini adalah menjaga pertumbuhan kredit tetap berada di level double digit agar pembiayaan terhadap dunia usaha terus meningkat.
“Pertumbuhan kredit adalah salah satu indikator utama bagaimana investasi itu dikembangkan. Dan tantangan yang paling besar saat ini sektor keuangan adalah bagaimana menaikkan lagi level pertumbuhan kredit ke double digit,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan pembiayaan terhadap korporasi, UMKM, hingga sektor konsumsi akan menciptakan multiplier effect besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Misbakhun turut menyinggung perubahan strategi pembangunan pemerintah pusat yang kini lebih mengedepankan efektivitas belanja negara melalui berbagai program nasional dan investasi daerah, termasuk melalui Danantara.
Baca juga: Danantara Bentuk DSI, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi Monopoli
Menurutnya, pembangunan tetap berjalan meski pola transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Ia meminta pemerintah daerah memahami perubahan strategi fiskal tersebut karena manfaat pembangunan tetap ditujukan kepada masyarakat luas.
Misbakhun menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional harus dijaga bersama melalui sinergi pemerintah, regulator, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha. Ia optimistis Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi tekanan global tanpa harus mengalami krisis seperti 1998. (*)
Editor: Yulian Saputra
