Poin Penting
- Misbakhun menyebut berkurangnya transfer daerah terjadi karena pemerintah mengubah strategi penyaluran pembangunan dari TKD ke mekanisme Inpres dan Banpres.
- Pemerintah menilai transformasi APBN dan investasi melalui Danantara akan mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi daerah.
- Misbakhun menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan 5,01 persen dan sistem keuangan yang dinilai stabil.
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkap alasan berkurangnya transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Misbakhun, pemerintah saat ini tidak memangkas anggaran pembangunan, melainkan mengubah strategi penyalurannya dari mekanisme transfer daerah menjadi program yang dieksekusi langsung pemerintah pusat.
Dalam pidatonya pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026), Misbakhun mengatakan perubahan skema tersebut menjadi pertanyaan utama para kepala daerah di berbagai forum pembahasan APBN.
“Pertanyaan kepala daerah itu selalu satu, ‘Kenapa transfer kami berkurang, Pak?’ Selalu yang ditanyakan adalah transfer daerah,” ujar Misbakhun di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Baca juga: Rupiah Babak Belur, Misbakhun Kritik Kebijakan BI yang Konvensional
Ia menjelaskan, meski transfer daerah mengalami penyesuaian, total belanja negara justru meningkat. APBN 2025 tercatat sebesar Rp3.623 triliun dan naik menjadi Rp3.842 triliun pada 2026.
Menurutnya, perubahan arah kebijakan fiskal dilakukan agar pembangunan lebih terintegrasi dan mampu mempercepat akselerasi ekonomi daerah melalui proyek strategis nasional dan investasi pemerintah.
Misbakhun Sebut Strategi APBN Kini Berubah
Misbakhun menegaskan, perubahan pola belanja negara dilakukan bukan untuk mengurangi hak daerah, melainkan mengubah mekanisme distribusi pembangunan. Jika sebelumnya pembangunan banyak disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), kini sebagian dilakukan melalui instruksi presiden (Inpres) dan bantuan presiden (Banpres).
“Ada satu yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan kami harus selalu menyampaikan juga ke kepala daerah: anggaran pembangunan tidak berkurang, strategi pemerintahnya yang sedang berubah,” kata Misbakhun.
Ia menekankan bahwa penerima manfaat pembangunan tetap masyarakat yang sama, baik program dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sebelumnya melalui mekanisme TKD, dan berikutnya adalah melalui mekanisme Inpres, Banpres yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: Seminar Nasional BPD: Peran Strategis BPD di Tengah Penurunan TKD
Perubahan strategi tersebut, lanjutnya, membutuhkan pemahaman serta penyesuaian dari pemerintah daerah, terutama kepala daerah yang sudah memasuki periode kedua kepemimpinan.
Menurut Misbakhun, hampir seluruh kepala daerah yang datang ke Komisi XI DPR mempertanyakan besaran Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk DBH migas, minerba, cukai hasil tembakau (CHT), hingga sawit.
Transformasi Fiskal Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah
Dalam forum tersebut, Misbakhun juga menyoroti transformasi kebijakan fiskal pemerintah yang kini diarahkan untuk memperkuat ekonomi berbasis daerah. Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pengembangan investasi melalui Danantara Indonesia.
Menurutnya, proyek-proyek investasi besar yang dijalankan Danantara menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Transformasi ini sedang kita jalankan, Pak. Ekonomi yang berbasis kepada kekuatan daerah,” ujar Misbakhun.
Ia menyebut Presiden telah meresmikan 13 proyek Danantara dalam dua fase, termasuk proyek yang diresmikan di Cilacap. Seluruh proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.
Selain investasi, Misbakhun menilai sektor jasa keuangan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut sektor perbankan dan pembiayaan memiliki peran strategis dalam mendorong UMKM, petani, nelayan, dan industri kreatif.
“Dengan digitalisasi dan pengembangan sektor keuangan yang makin kuat, maka semua pelaku UMKM, nelayan, petani, industri kreatif ini akan semuanya akan dipompa oleh jantung sektor keuangan,” katanya.
Baca juga: Misbakhun Buka Suara soal Pembentukan DSI dan Pengawasan Ekspor Nasional
Ia juga menyoroti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahun mendapat subsidi hampir Rp40 triliun sebagai penguat sektor UMKM nasional.
Misbakhun Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Solid
Misbakhun turut menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih solid di tengah tantangan global. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,01 persen dengan inflasi terkendali di level 2,42 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih kuat untuk mengejar target pertumbuhan 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 menuju target pertumbuhan 8 persen.
“Bahwa pertumbuhan menuju ke 8 persen ini sedang kita tapaki, sedang kita rintis untuk menuju ke sana,” ujar Misbakhun.
Baca juga: Realisasi Dana TKD Tembus Rp147,7 Triliun, 21,3 Persen dari Pagu APBN 2026
Misbakhun menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi nasional benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah.
“Pertumbuhan kita adalah menjadi pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Misbakhun. (*)
Editor: Yulian Saputra
