Poin Penting
- OJK menilai Indonesia membutuhkan pembiayaan sekitar Rp8.600 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 2027.
- OJK mendorong sumber pembiayaan baru melalui pasar modal, obligasi daerah, hingga bursa karbon.
- Program pengembangan ekonomi daerah telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan ekonomi daerah melalui sinergi lintas lembaga dan sektor. Upaya tersebut dilakukan melalui Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) yang digelar di Jakarta, Senin (25/5).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan Indonesia masih membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp8.600 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pada 2027.
“Ini tidak bisa hanya di-support oleh sektor-sektor yang selama ini kita lihat sangat membantu, seperti perbankan dan lain-lain tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru,” ujar Kiki sapaan akrabnya dalam KNPED di Balai Kartini, Jakarta.
Baca juga: OJK: Masyarakat Masih Sulit Bedakan Layanan Keuangan Legal dan Ilegal
Kiki menjelaskan, sumber pembiayaan alternatif selain perbankan dapat berasal dari pasar modal, termasuk melalui pengembangan obligasi daerah yang berpotensi mendukung pembangunan ekonomi hijau.
“Kami baru saja melakukan konsultasi terkait bursa karbon di komisi XI, dukungannya juga luar biasa. Rasanya ini juga sangat terkait dengan Bapak Ibu di daerah yang punya hutan, punya program-program hijau dan lain-lain. Ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama,” imbuhnya.
Baca juga: Modus Fraud Berbasis AI Makin Marak, OJK Dorong Sinergi Ketahanan Siber Industri Keuangan
Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas serta penguatan sektor jasa keuangan syariah.
Program PED Sudah Jalan di 40 Daerah
Adapun Kiki menambahkan, program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) saat ini telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Program tersebut mengedepankan keberlanjutan melalui implementasi yang berkesinambungan, pendalaman pasar, dan pemberian manfaat nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Baca juga: OJK Cermati DPK Valas di Tengah Menguatnya Dolar AS
Dukungan terhadap PED juga berasal dari berbagai sektor jasa keuangan, mulai dari bank umum, BPD, BPR/BPRS, perusahaan pembiayaan dan penjaminan, pasar modal, asuransi, hingga fintech dan layanan digital untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan efisiensi.
“Program pengembangan ekonomi daerah ini kita harapkan menghasilkan output ekonomi berupa peningkatan investasi, kemudian produktivitas, serapan kerja, ekspor dan kesejahteraan,” tutup Kiki. (*)
Editor: Yulian Saputra
