Poin Penting
- OJK mewaspadai serangan siber berbasis AI seperti deepfake yang menyasar nasabah generasi X karena rendahnya literasi digital
- Meski literasi dan inklusi keuangan meningkat, OJK menilai ancaman scam dan phishing berbasis AI masih menjadi risiko besar bagi industri keuangan
- OJK memperkuat pemberantasan kejahatan digital melalui IASC dan Satgas PASTI dengan kewenangan block and takedown terhadap aktivitas scam dan phishing.
Jakarta – Industri keuangan nasional dibayangi ancaman serangan siber berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mewaspadai dampak serangan tersebut terhadap masyarakat yang dinilai masih minim edukasi digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, menyoroti tingginya kerentanan generasi X terhadap kejahatan siber berbasis AI akibat rendahnya literasi digital.
Salah satu modus yang kini marak ialah serangan deepfake. Dalam skema ini, pelaku kejahatan dapat meniru wajah dan suara pegawai bank untuk meyakinkan korban, lalu memanfaatkan teknologi tersebut guna menipu nasabah, khususnya dari kalangan generasi X.
Baca juga: OJK: Ancaman Siber Kini Menjadi Risiko Strategis Sektor Jasa Keuangan
“Biasanya preferred customer atau priority banking kita itu melayani, ya katakan gen X yang nggak terlalu paham dengan segala bentuk kejahatan digital. Ketika bisa bertatap muka ternyata orangnya lain,” jelas Dicky dalam acara Infobank Indonesia Digital Forum 2026 bertajuk Reaching the Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost Living Crisis, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurutnya, modus fraud kini juga banyak dilakukan melalui telepon maupun email yang menyasar segmen serupa. Padahal, secara data, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia serta indeks digital nasional sejatinya sudah cukup baik.
Pada 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia tercatat berada di level 44,53 persen.
Meski demikian, Dicky menilai ancaman kejahatan siber berbasis AI tetap menjadi tantangan besar bagi industri keuangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pelaku industri untuk menghadapi ancaman tersebut.
“Kami melihat isu ini hanya bisa kita address kalau sinergi dan kolaborasi kita itu menggambarkan, bagaimana kita mempunyai arsitektur atau desain terhadap ekosistem kita yang komprehensif,” bebernya.
Salah satu langkah yang dinilai penting ialah penyetaraan standar ketahanan siber berbasis AI di industri keuangan. Sistem pertahanan tersebut juga harus terintegrasi antar pelaku industri agar perlindungan terhadap keamanan digital dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, OJK terus mendorong penguatan upaya pemberantasan scam dan fraud digital. Salah satunya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang menjadi wadah pelaporan bagi korban kejahatan siber.
OJK juga mengoptimalkan peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI untuk melacak aktivitas kejahatan digital. Dicky menyebut Satgas PASTI telah memiliki berbagai repository terkait rekam jejak kejahatan siber yang pernah terjadi sebelumnya.
Baca juga: BSSN Beberkan Celah Serangan Siber dari Email dan Password Karyawan
“Kalau misalnya masuk ke satu repository yang kita siapkan khusus, itu adalah potensi scam, phishing dan lain-lain, Satgas PASTI langsung take down. Kewenangan dari undang-undang memberikan (kami) power atau memberikan bentuk kewenangan yang lebih, yaitu block and takedown,” tegas Dicky.
Dalam prosesnya, OJK bekerja sama dengan lembaga dan kementerian lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini merupakan langkah konkret untuk menjaga keamanan masyarakat dari ancaman virtual.
“Ini yang kemudian akan menjadi upaya kita untuk melindungi keseluruhan ekosistem di sistem keuangan pada saat kita semuanya mendorong digitalisasi,” tukasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
