Poin Penting
- Wamenkeu Juda Agung menyebut diversifikasi ekonomi, kualitas belanja daerah, dan kapasitas fiskal menjadi tantangan utama daerah.
- Belanja pegawai dan barang masih mendominasi APBD hingga sekitar 70 persen.
- Pemerintah mendorong optimalisasi TKD dan pembiayaan kreatif PT SMI untuk mempercepat pembangunan daerah.
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan tiga tantangan utama yang perlu dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026, Juda menyebut tantangan pertama adalah mendorong diversifikasi ekonomi daerah.
Menurutnya, sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan komoditas primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
“Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komoditas primer. Ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga, oleh sebab itu diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci,” kata Juda dalam KNPED 2026, Senin, 25 Mei 2026.
Tantangan kedua, lanjut Juda, adalah kualitas belanja daerah yang masih belum optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai porsi belanja pegawai dan belanja barang masih mendominasi anggaran daerah dengan rata-rata mencapai 70 persen, sementara belanja modal relatif terbatas.
“Selain itu belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” ungkapnya.
Baca juga: DPR Beberkan Peran Baru Danantara jadi Motor Investasi dan Penggerak Ekonomi Daerah
Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Menurut Juda, banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal.
Kondisi tersebut menyebabkan berbagai proyek strategis daerah terhambat dan penyerapan anggaran menjadi kurang maksimal.
“Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas, kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya. Yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” tandasnya.
TKD dan Pembiayaan Kreatif Jadi Solusi
Juda menjelaskan berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hingga April 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu APBN 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan dasar seperti gaji ASN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), program kesehatan, hingga tunjangan guru.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah melalui special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, salah satunya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Baca juga: Obligasi Global PT SMI Senilai USD300 Juta Oversubscription 7,3 Kali
Menurut Juda, PT SMI memiliki mandat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif rendah sekitar 6 persen.
“Beberapa contoh pembiayaan SMI untuk pembangunan daerah ini cukup bagus untuk mendorong ekonomi daerah dari awal tahun, kemudian cicilannya itu bisa bersumber dari DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat ketika sudah terjadi disbursement. Sebagai contoh adalah pembangunan rumah sakit umum daerah, infrastruktur jalan dan jembatan, ada pengembangan kawasan pariwisata,” pungkasnya.
Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI tercatat mencapai Rp37 triliun.
Kemenkeu Dorong Penguatan PAD dan SDM Daerah
Selain pembiayaan, Kementerian Keuangan juga mendorong penguatan pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat dan daerah, serta penguatan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Baca juga: Misbakhun Ungkap Penyebab Transfer ke Daerah Berkurang Meski Belanja Negara Naik
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah juga menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat pengelolaan fiskal daerah.
“Dalam konteks ini Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data,” tukas Juda. (*)
Editor: Yulian Saputra
